Rabu, 29 April 2026

Berita Nasional

Larangan Ikut Retret Kepala Daerah Dinilai Ekspresi Perlawanan Mega Terhadap Prabowo

Larangan Ikut Retret Kepala Daerah Dinilai Ekspresi Perlawanan Mega Terhadap Prabowo

Tayang:
Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Budi Sam Law Malau
Kompas TV
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut sempat mengancam kadernya yang akan menginsterupsi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sidang tahunan Minggu (23/1/2022). Kini Megawati melarang kader PDIP ikut retret di Magelang (KRISTIANTO PURNOMO/ Kompas) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda ikut dalam kegiatan retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro berpandangan arahan tersebut sangat disayangkan terjadi. 

Karena Agung menilai, intruksi dari Megawati bisa dianggap menjadi perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Baca juga: Pelantikan oleh Prabowo Makan Waktu Lama, Aep-Maslani Langsung Minta Maaf ke Warga Karawang

"Sangat disayangkan instruksi ketum PDIP kepada seluruh kadernya yang kini terpilih jadi kepala daerah agar tak ikut retreat di Magelang," kata Agung saat dihubungi, Sabtu (22/2/2025).

"Karena arahan tersebut bisa dianggap sebagai ekspresi perlawanan kepada Presiden dan membuat relasi Mega-Prabowo di ujung tanduk," lanjutnya. 

Menurut Agung, seharusnya PDIP bisa memisahkan antara urusan hukum dengan para kepala daerah terpilih asal partai yang diketuai Megawati itu. 

"Padahal sesungguhnya harus dipisahkan antara kasus hukum yang menjerat orang-perorang dengan tanggung jawab publik yang melekat di setiap kader PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah," imbuhnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda ikut dalam kegiatan retret  atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Adapun Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut, tertulis bahwa Megawati menegaskan, permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Pramono Anung Gubernur Jakarta Terlihat Tiba di Bandara YIA, Yogyakarta, Menyusul Ikut Retret?

Kemudian Megawati menyatakan, bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," berikut isi dari surat tersebut, yang dilihat Warta Kota pada Kamis (20/2/2025) malam. 

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," lanjutnya. 

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku.

Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Sumber: WartaKota
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved