Raffi Ahmad Ubah Hastag 'Kabur Aja Dulu, Respon Netizen: Bukan Tagar yang Salah, tapi Kebijakannya!

Namun, pendapat Raffi Ahmad mengenai #KaburAjaDulu justru memicu reaksi keras dari netizen di berbagai media sosial.

Banyak netizen menganggap bahwa, yang seharusnya diubah bukanlah tagar #KaburAjaDulu, melainkan kebijakan pemerintah karena dinilai tidak berpihak pada rakyat.

"Konsepnya bukan bagus atau nggaknya hashtag, tapi bagaimana negara bisa menyejahterakan rakyat. Permudah cari kerja, turunkan pajak, bukan malah menaikkan!" tulis akun @yuni*** di media sosial.

Tak sedikit pula yang menilai bahwa pernyataan Raffi Ahmad menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi rakyat kecil yang mengalami kesulitan ekonomi.

"Kok jadi makin gedeg sama Raffi. 'Ndasmu!' Mereka kabur kerja di luar negeri karena kecewa dengan kondisi Indonesia saat ini. Nyari kerja susah, gaji kecil, pajak tinggi. Nyari uang sendiri, perlindungan sendiri, tapi tetap diperas dengan kebijakan yang nggak masuk akal!" tambah akun @hilm***.

Sementara itu, ada juga yang mempertanyakan mengapa solusi yang ditawarkan justru sebatas mengganti tagar, alih-alih memperbaiki sistem dan kondisi ekonomi negara.

"Kenapa hastagnya yang diganti? Kenapa bukan upaya memperbaiki kondisi negara supaya rakyatnya betah dan nggak perlu cari kerja di luar negeri?" tulis @sand***.

Seperti diketahui, Tagar Kabur Aja Dulu muncul sebagai bentuk kekecewaan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin membebani masyarakat.

Salah satu isu yang banyak disorot adalah efisiensi anggaran yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Banyak anak muda merasa, mencari pekerjaan di Indonesia semakin sulit, sementara biaya hidup terus meningkat tanpa diimbangi dengan kebijakan yang pro-rakyat.

Pada Jumat, 14 Februari 2025, tagar Kabur Aja Dulu tersebut bahkan sempat mencapai puluhan ribu unggahan dalam satu hari.

Saat membuka tagar Kabur Aja Dulu di platform X (sebelumnya Twitter), pengguna juga dapat menemukan berbagai keluhan mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan rakyat kecil.