Dengan Langkah Gontai dan Lemas, Menteri Satryo Diam Ditanya Wartawan Usai Rapat Bersama Komisi X

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta -- Komisi X DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Dalam pertemuan tersebut  juga membahas sejumlah hal sensitif sehingga tak bisa dipublikasikan.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

 "Ada hal-hal sensitif, kebijakan-kebijakan yang belum boleh disampaikan ke publik, karena Kemendiktisaintek berinisiatif meminta pertimbangan Komisi X," ujar Hadrian.

Rapat juga membahas soal anggaran. Termasuk soal kebijakan terkait kementerian tersebut.  Lalu juga mengungkapkan rapat membahas kisruh internal pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepada Komisi X, Satryo menyampaikan bahwa masalah internal tersebut sudah selesai.

"Tentang kisruh internal yang ada di Kemendiktisainstek, semua sudah selesai Pak Menteri, tadi sudah menyampaikan sudah tidak ada persoalan, sudah ada titik temu," ujar Lalu.

Selain itu ia juga menekankan, saat rapat juga telah ditekankan agar peristiwa tersebut tak lagi terulang.

"Karena kementerian ini menaungi lembaga pendidikan, kementerian yang umum menangani seluruh pendidikan kita di Tanah Air, maka harus menjadi teladan. Menjadi teladan yang baik," ucap Lalu.

Sementara  itu Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro berusaha sekali menghindar dari kejaran wartawan usai rapat tertutup selama tiga jam tersebut.

Dengan langkah gontai dan wajah yang masam, Satryo tak mau menjawab satu pun pertanyaan yang dilontarkan awak media.

Satryo memilih untuk tidak melewati pintu utama ruang Komisi X.

Hingga ia pun sampai mengelabui awak media yang sudah menunggu di pintu tersebut dengan keluar dari ruangan Sekretariat Komisi X.

Satryo pun diberondong dengan beragam pertanyaan.

Mulai dari isi rapat, kasus viral kisruh antara ASN, serta terkait dengan tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen yang belum dibayar pemerintah.