Begini Cara Sandra Dewi Istri Terpidana Harvey Moeis Dapat Jaminan Kesehatan Nasional

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Kepala Dinas DKI Ani Ruspitawati menanggapi isu Sandra Dewi istri Harvey Moeis tersangka korupsi timah yang disebutkanb menerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Pemprov DKI komitmen berikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga Jakarta melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Dalam pemberian JKN, Pemprov DKI tidak pandang bulu demi pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga Jakarta. 

Hal itu sebagai implementasi kebijakan UHC (Universal Health Coverage) dari Pemerintah Pusat. 

Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati menanggapi terpidana korupsi Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi yang menerima JKN dan tengah jadi sorotan netizen di sosial media.

Ia mengaku, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan, di tahun 2017-2018 Pemprov DKI melaksanakan percepatan UHC.

Baca juga: Dinkes DKI Benarkan Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar Jadi Peserta PBI BPJS: Didaftarkan Lurah

Tujuannya adalah memastikan seluruh warga Jakarta memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Pada masa itu, kata Ani, Pemprov DKI memiliki target 95 persen dari Pemerintah Pusat untuk mendaftarkan warganya sebagai peserta JKN. 

“Pergub tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN. Pergub melindungi hak penuh kesehatan masyarakat Jakarta,” ucap Ani melalui keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Menurut Ani, warga yang memenuhi persyaratan misalnya memiliki KTP DKI dan bersedia dirawat di ruang rumah sakit kelas 3 bakal di daftarkan lurah atau camat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

Pada saat itu, nama terpidana korupsi Harvey Moeis dan Sandra Dewi didaftarkan oleh perangkat daerah tempat tinggalnya. 

Ani menerangkan, keduanya terdaftar sebagai anggota JKN sejak 1 Maret 2018 lalu. 

Namun, Ani menyatakan saat ini Pemprov DKI tengah melakukan pendataan ulang penerima PBI APBD agar tepat sasaran. 

Baca juga: Pertama Kalinya Perayaan Natal Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terpisah, akankah Dijenguk?

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di antaranya:

- Integrasi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu ke dalam segmen PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

- Penekanan pada pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja mereka ke segmen PPU (Pekerja Penerima Upah).

- Kampanye "Mandiri itu Keren" untuk mendorong masyarakat yang mampu membayar iuran secara mandiri.

"Kami sedang merevisi Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan untuk menyesuaikan kriteria peserta PBI APBD agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya," tegasnya. 

Ani menambahkan, ada beberapa keriteria peserta JKN yaitu sebagaj berikut:

1. PPU (Pekerja Penerima Upah): Peserta yang didaftarkan oleh pemberi kerja.

2. PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan): Peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah pusat untuk fakir miskin dan masyarakat tidak mampu.

3. PBPU BP (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja/Peserta Mandiri): Peserta yang membayar iurannya sendiri.

4. PBI APBD (Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah): Peserta yang preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

"Kami akan berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan bagi setiap warga bisa terpenuhi tetapi tepat sasaran," imbuh Ani. (m26)