Mahfud MD Bingung dengan Sikap Prabowo Subianto Dalam Memberantas Korupsi

WARTAKOTALIVE.COM - Eks Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku bingung dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. 

Mahfud MD menyoroti tiga poin sikap Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Sikap pertama kata Mahfud MD, Prabowo Subianto pernah mengaku akan menyikat habis koruptor dan mengejarnya hingga ke Antartika. 

Namun di sisi lain, Prabowo Subianto juga pernah mengaku akan memberikan pengampunan terhadap koruptor asalkan mengembalikan harta hasil korupsi. 

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, kedua sikap Prabowo Subianto tersebut sangat kontradiktif dan membingungkan. 

“Sikap Presiden Prabowo ttg. pemberantasan korupsi spt. membingungkan: 1) Kt-nya korupsi akan disikat, koruptor akan dikejar sampai ke Antartika; 2) Tapi katanya lg koruptor akan diberi maaf asal mengembalikan hasil korupsinya,” tulisnya dalam media sosial X. 

Meski begitu Mahfud MD masih menunggu harapan Prabowo Subianto yang mengaku akan memberikan pelajaran kepada para koruptor enam bulan dari sekarang. 

“Masih ada harapan karena dia juga bilang tunggu setelah enam bulan," ucapnya.

Sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto tentang bahayanya pengampunan terhadap koruptor secara diam-diam.

Pernyataan Mahfud MD itu diberikan setelah Presiden Prabowo Subianto mengaku mau memaafkan koruptor secara diam-diam asalkan semua kerugian negara karena korupsi dikembalikan.

Terkait hal itu, eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) itu mengaku memahami posisi Prabowo Subianto yang mulai cemas dengan korupsi yang semakin besar dan merugikan negara Indonesia. 

Baca juga: Mahfud MD Sebut Aneh Jika Budi Arie Tidak Tanggung Jawab Judi Online di Kominfo

Namun demikian, dirinya mengingatkan bahayanya pengampunan koruptor secara diam-diam.

Seperti dimuat Tribunnews.com Jumat (20/12/2024) Mahfud MD mengingatkan soal akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban yang sulit dilakukan apabila hal itu terjadi.

Hal itu juga kata Mahfud akan bertentangan dengan undang-undang.

Terlebih belum tentu orang mau mengaku korupsi.