Lukisan Yos Suprapto Dibredel, Usman Hamid Sebut Negara Otoriter, Ini Penjelasan Fadli Zon

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini publik sedang menyoroti pembredelan karay seni lukis dari seniman Yos Suprapto oleh pemerintah.

Yos Suprapto yang sejatinya memamerkan secara tunggal hasil karyanya di Galeri Nasional Indonesia selama sebulan, 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025, gagal karena dilarang.

Seperti diketahui ada lima lukisan Yos Suprapto yang dianggap bermasalah, hingga akhirnya kurator melarangnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan pembredelan karya seni Yos Suprapto ini.

Baca juga: Fadli Zon Bredel Pameran Lukisan, Dianggap Maki-maki Jokowi, Ini Reaksi Yos Suprapto dan Yenny Wahid

Menurut Usman Hamid, pembredelan atau penundaan pameran lantaran kurator menilai lima lukisan Yos Suprapto mirip dengan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak relevan. 

"Saya langsung menyesalkan sekali penyensoran itu, karena negara telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik," kata Usman dalam diskusi bertajuk "Seni sebagai Medium Kritik Kekuasaan" di Cikini, Jakarta, Minggu (22/12/2024). 

"Ketentuan Pasal 19 dari kovenan hak internasional tentang hak-hak sipil dan politik menjamin kemerdekaan berekspresi dari setiap orang, termasuk seniman," imbuhnya dikutip dari Kompas.com.

Usman mengatakan, medium seni merupakan kebebasan intelektual dan kebebasan artistik. 

Baca juga: Lukisan Paus Fransiskus Diberikan ke Dewan Paroki Gereja Katolik Santo Servatius, Ini Maknanya

Ia menambahkan bahwa pemberedelan pameran karya seni biasanya hanya terjadi di negara-negara otoriter. 

"Nah, biasanya penyensoran atau pemberedelan karya seni hanya terjadi di negara-negara otoriter, dengan alasan mengganggu stabilitas politik, norma agama, dan norma sosial ekonomi," ujarnya. 

Usman juga menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia sedang masuk dalam kategori yang belum baik. 

Hal ini, kata dia, terlihat dari sempitnya ruang publik untuk menyampaikan kritik dan protes, merosotnya kebebasan partai politik untuk menjadi oposisi, serta integritas Pemilu yang diragukan. 

Baca juga: Bekerja di Komisi X DPR, Ahmad Dhani Awasi Kinerja Fadli Zon, Giring Ganesha hingga Yovie Widianto

"Nah, karena itu, peristiwa ini jangan sampai benar-benar merupakan tindakan untuk memperburuk lebih jauh keadaan demokrasi di Indonesia menjadi negara otoriter," tuturnya. 

Berdasarkan hal tersebut, Usman berharap Galeri Nasional Indonesia dan Kementerian Kebudayaan mengoreksi kebijakan, sehingga lima lukisan yang diberedel tetap bisa ditampilkan dalam pameran lukisan Yos Suprapto. 

"Jadi, saya berharap sekali Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan mengubah dan mengoreksi kebijakannya, dengan membolehkan lima lukisan yang dilarang untuk kembali dipajang, dan pameran itu diperbolehkan untuk diakses oleh masyarakat hingga jadwal yang memang telah ditetapkan berakhir, yaitu 19 Januari 2025," tuturnya.