Hanya Menambah Beban Masyarakat, Wibi Andrino Tolak Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta.

Diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sedang mengkaji rencana kenaikan tarif Transjakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, tarif sebesar Rp 3.500 per orang saat ini masih ideal dibebankan kepada pelanggan. Dia berharap, pemerintah daerah mengurungkan niatnya untuk menaikan tarif tersebut.

“Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” kata Wibi pada Jumat (20/12/2024).

Baca juga: Transjakarta Perpanjang Waktu Layanan di 4 Terminal Besar Sambut Libur Nataru 2025, Ini Daftarnya

Wibi menjelaskan, ada beberapa alasan menolak rencana itu, salah satunya situasi ekonomi yang masih sulit.

Kata dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada transportasi ini untuk aktivitas sehari-hari.

Kemudian, lanjut Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

 “Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil,” jelas Wibi.

Jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Trabsjakarta, ungkap Wibi, hal ini seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.

“Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara.

Baca juga: Sukses Berinovasi, Transjakarta Boyong Penghargaan di Nusantara Award dan Corporate Secretary Awards

 Jika tarif dinaikkan, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang bertentangan dengan tujuan ini.

“Oleh karena itu, saya mendesak Dinas Perhubungan dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif ini. Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan,” katanya.

“Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” pungkasnya.

Diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih mempertimbangkan rencana kenaikan tarif moda transportasi Transjakarta (TJ). Hal itu diungkapkan Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Menurutnya, usulan kenaikan tarif telah diterima dan sedang dalam tahap kajian. Usulan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), tapi pembahasan mengenai kenaikan tarif ini masih dilakukan di lingkup internal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

“Sudah masuk usulannya, kami masih pendalaman dari hasil kajian yang sudah disampaikan,” kata Syafrin kepada wartawan, Jumat (20/12/2024). (faf)