Gegara Gus Miftah, Prabowo Didorong Bentuk Utusan Presiden Bidang PKL dan UMKM

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah kalangan meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuat jabatan baru berupa Staf atau Utusan Khusus Presiden RI Bidang PKL dan UMKM.

Hal ini didorong setelah viralnya Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Gus Miftah menghina pedagang es teh.

Kini Gus Miftah telah mengundurkan diri akibat perbuatannya.

Presiden Prabowo menghormati keputusan Gus Miftah yang mundur dari jabatannya setelah viral.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Siswadi MBA kepada Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, Ali Mahsun Atmo, M.Bioemed.

Baca juga: Miftah Maulana Mundur Sebagai Utusan Khusus Presiden Usai Hujat Pedagang, Ini Kata Deddy Corbuzier

Menurut Siswadi, sebuah keniscayaan hal ini dilakukan mengingat Indonesia harus sukses jemput puncak bonus demografi 2030.

Hal tersebut disampaikan saat agenda Ngopi Ala Kawulo Alit.

Acara yang digelar PG Center's Jakarta, Jalan Cempaka Putih Timur VII Nomor 8 Jakarta Pusat pada Sabtu (7/12/2024) ini mengangkat tema ‘Resik-Resik, Mundur Selangkah, dan Lompat Jauh Ke Depan’.

Sementara itu Ali Mahsun menilai, pejabat negara utusan khusus Presiden RI yang menghina pedagang es teh manis merupakan puncak gunung es.

Gus Miftah dianggap tidak memperlakukan PKL dengan pekerjaan serupa yang ada di Indonesia.

“Bahkan seperti ini tidak jarang terjadi hingga adanya kekerasan fisik oleh aparat,” ucap Ali.

Menurutnya, seluruh pegawai pemerintahan pusat harus ingat pernyataan Prabowo terhadap PKL.

Dia menyebut, di berbagai kesempatan Prabowo pernah bilang menghormati dan bangga terhadap PKL, karena dia mencari Rizky yang hala dan mulia untuk keluarganya.

Baca juga: Muncul Petisi Penolakan Gus Miftah Mundur dari Utusan Presiden, Cuma Ditandatangani 420

Lebih dari itu, kata Ali Mahsun, Prabowo punya mimpi besar yaitu menghilangkan kemiskinan dari Indonesia sebagaimana yang dialami puluhan juta PKL di negeri ini.

Oleh karena itu, negara harus hadir dan totalitas berpihak kepada PKL untuk ditangani secara khusus.