Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Plong, KPK Sebut Boleh Terima Endorse

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Publik sedikit bingung terkait kebijakan soal endorse terhadap pejabat negara dan keluarga.

Jika selama ini dilarang, ternyata untuk pejabat negara yang berlatar bekakang artis masih diperbolehkan.

Contoh konkret adalah Raffi Ahmad dan sang istri Nagita Slavina, diizinkan oleh KPK untuk terima endorse.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Rabu (13/11/2024).

Menurut Pahala, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tetap boleh menerima endorsement.

Meski begitu, Raffi Ahmad diwajibkan melaporkan seluruh perubahan harta kekayaannya pada LHKPN atas hasil endorsement yang diterima.

Baca juga: Disindir Andre Taulany Setelah Dapat Gelar, Raffi Ahmad: Ji, Kapan Turing, Katanya Mau Ikut

Pahala menegaskan, jabatan Utusan Khusus Presiden yang diduduki oleh Raffi Ahmad saat ini merupakan bagian dari penyelenggara negara (PN).

"Boleh lah (terima barang endorse). Pokoknya laporin aja hartanya bertambah atau berkurang. Gitu saja. Itu kan istrinya," kata Pahala.

Menurut Pahala, tidak ada larangan untuk penjabat negara menerima endorse.

Namun, biasanya tolok ukur seorang pejabat yang menerima endorsement akan dilihat dari sisi etis atau tidak etis.

Baca juga: Diduga Bingung, Raffi Ahmad Minta Petunjuk Ridwan Kamil Soal Tugas Utusan Khusus Presiden

"Tidak ada larangan yang tegas dan jelas (untuk Raffi sebagai pejabat terima endorsement). Jadi biasanya sih boleh saja, mungkin etis atau tidak saja ya," ujar Pahala dikutip dari Tribunnews.com.

Pada kesempata itu, Pahala coba mengingatkan Raffi Ahmad untuk melaporkan kekakayaannya di Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

"Pokoknya tiga bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang udah jalan sebulan, tinggal dua bulan lagi," katanya.

Pahala mengatakan seluruh pejabat negara, termasuk Raffi Ahmad punya waktu tersisa dua bulan untuk melaporkan kekayaan ke LHKPN.

Meski tak ada sanksi jika tidak melaporkan  LHKPN, namun dia berharap masyarakat bisa turut berpartisipasi memberikan imbauan. 

"Apalagi kayak dia (Raffi), nggak ada atasan yang katakan nggak di birokrasi. Jadi satu-satunya cara ya masyarakat yang imbau," jelasnya.

Menurut Pahala, sejauh ini sudah ada 10 menteri yang sudah mencoba mencari tahu terkait LHKPN.

"Jadi komunikasi sudah ada, ada sekitar 10 orang, sudah nanya-nanya segala macam," ujarnya. 

"Tapi sekali lagi kita siap membantu, kalau perlu kita kirim tim buat bantu terutama yang belum pernah," imbuhnya. 

Untuk diketahui, Raffi Ahmad kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 lalu.

Pahala turut menegaskan bahwa Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN ke KPK.

"Harus, harus (Raffi Ahmad lapor LHKPN)," kata Pahala.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09