Sama Seperti Pigai, Maruarar Sirait Nuntut Anggaran Gede, Warganet: Pecat, Belum Kerja Minta Duit

Mariarar Sirait pun meminta anggota DPR untuk mengkritisi anggaran yang diberikan untuk tahun depan. 

Sebab, target yang harus dicapai cukup berat yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun.

"Anggaran kami dari Rp 14 (triliun) jadi Rp 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apa juga betul anggaran itu karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal mau terbuka sejelas-jelasnya," ungkapnya.

Maruarar Sirait juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi dan mengawasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami meminta dukungan BPKP dalam upaya pendampingan pengawasan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo, Pembangunan 3 Juta Rumah," ujarnya dikutip dari Antara.

Dirinya berharap BPKP dapat mendampingi Kementerian PKP dalam pengadaan land banking bagi pembangunan rumah untuk rakyat.

"Seperti instruksi Bapak Presiden Prabowo, kita harus siap menjadi super team untuk membantu rakyat," katanya.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh pada Kamis (31/10/2024).

Maruarar menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat dirinya dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta.

"Terima kasih kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Bapak Muhammad Yusuf Ateh yang telah menyambut hangat saya bersama Wamen PKP Fahri Hamzah, beserta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian BPKP di Kantor BPKP, Jakarta," katanya.

Maruarar Sirait menyatakan tengah mengupayakan untuk membuat tanah sitaan dari para koruptor bisa digunakan sebagai lahan pembangunan rumah bagi masyarakat, sehingga harga jual menjadi lebih murah.

Upaya tersebut dilakukan pihaknya guna mewujudkan hunian murah dan layak bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam salah satu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Guna mewujudkan hal itu, disampaikan Menteri PKP, pihaknya bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPB) Muhammad Yusuf Ateh untuk membahas legalitas tanah sitaan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09