Prabowo Bakal Terjunkan Pasukan Khusus Kejar Koruptor, Hanif Optimis: Mayor Teddy Buktinya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Presiden Prabowo menilai bahwa korupsi adalah hambatan terbesar bagi kemajuan suatu bangsa.

Menurutnya, syarat utama untuk mencapai Indonesia Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif.

Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra ini dengan tegas menegaskan akan mengejar para pelaku korupsi hingga ke Antartika.

"Kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, aku akan mengirim pasukan khusus untuk mencarinya," ungkap Prabowo. 

“Kita harus berani mengakui banyaknya kebocoran dari anggaran, penyimpangan, dan kolusi di antara pejabat politik dan pemerintah dengan pengusaha nakal. Janganlah kita takut menghadapi kenyataan ini,” tegas Prabowo pada 20 Oktober 2024.

Pernyataan Prabowo ditanggapi banyak pihak.

Satu di antaranya, Ketua DPP NCW, Hanif.

Hanif meminta Prabowo untuk serius menindak para pelaku korupsi. 

“Dinamika politik dan sosial perlu diperhatikan oleh Presiden Prabowo. Jangan percaya laporan sepihak dari para pembantunya, karena fakta di lapangan seringkali berbeda,” ujar Hanif.

Setelah pembentukan Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada 21 Oktober 2024, banyak yang beranggapan bahwa Prabowo akan menghadapi tantangan berat, terutama terkait kekhawatiran masyarakat tentang ‘bagi-bagi kekuasaan’ melalui menteri-menteri kabinet.

“Kami di DPP NCW tidak terlalu khawatir dengan politik akomodatif yang dilakukan Presiden Prabowo, karena kami percaya beliau telah kembali menjadi ‘dirinya sendiri’ dan tidak akan tunduk pada pihak manapun,” ujar Hanif.

DPP NCW optimis bahwa Prabowo akan menekan korupsi. 

Menurutnya Prabowo menunjukkan jati dirinya yang tidak terpengaruh oleh siapapun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.

Hal itu terlihat dari pengangkatan Mayor TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. 

"Mayor Teddy Buktinya. Kami merasakan keseriusan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan bangsa kita," ungkap Hanif.

"Mari kita optimis dan beri kesempatan kepada beliau untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” ungkap Hanif.

Namun, banyak yang meragukan apakah pemberantasan korupsi di era Prabowo-Gibran akan lebih baik dibandingkan era sebelumnya.

Di sisi lain, DPP NCW meyakini Prabowo akan memegang janjinya.

“Beliau pernah mengalami kedzoliman dari oknum pejabat korup, jadi kami percaya beliau tidak akan melakukan hal yang sama,” lanjut Hanif.

"Sebagai warga negara yang baik, kita perlu memberi kesempatan kepada Prabowo untuk memenuhi janjinya sebagai Presiden RI. Jika tidak terbukti, kita dapat menggunakan hak kita untuk mengkritik dan mengingatkan," tambahnya.

DPP NCW mendorong pemerintah Prabowo-Gibran untuk meninggalkan warisan yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang rendah pada 2023, di mana Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34, menunjukkan perlunya perubahan.

“Tantangan pemberantasan korupsi harus sejalan dengan peningkatan taraf hidup rakyat. Jika korupsi berkurang tetapi rakyat tetap miskin, tidak ada dampak positifnya. Namun, kami yakin situasi ini tidak akan berlangsung lama,” tutup Hanif.