Tina Toon Berang dengan Kadis Disdik DKI, Program Sekolah Gratis Tidak Ada saat Rapat APBD 2025

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto alias Tina Toon berang kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat rapat kerja, pada Rabu (23/10/2024) siang.

Alasannya, dia tak melihat anggaran untuk program sekolah gratis saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.

"Soal sekolah gratis dan KJP (Kartu Jakarta Pintar), jadi sekolah gratis jalan, itu memang yang kami harapkan, tapi tanpa mematikan bantuan sosial yang sudah ada, yaitu berupa KJP Plus dan KJMU," kata Tina dalam rapat tersebut.

Tina meyakini, Pemprov DKI Jakarta bisa mengeluarkan kebijakan sekolah swasta gratis sekaligus KJP dan KJMU karena memiliki postur anggaran yang lebih besar dibanding daerah lain.

Tidak hanya itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerinta daerah juga bertambah.

"Ada dana bagi hasil tambahan Rp 6 triliun, anggaran kita Rp 90 triliun sekarang. Jadi masak tidak memungkinkan sih kita bisa membantu masyarakat lebih luas. Jadi jangan satu program baru menyejahterakan, tapi program lama dimatikan, menyengsarakan Pak," jelas Tina.

Baca juga: Diganti Sekolah Gratis, Program KJP Besutan Jokowi Resmi Dihapus 2025, DPRD DKI Ungkap Alasannya

Menurut dia, program sekolah gratis sangat dinanti masyarakat Jakarta, terutama bagi warga yang tidak mampu dan tak lolos dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri.

Mereka dapat meneruskan pendidikannya di sekolah swasta, namun tanpa dipungut biaya alias gratis dari pemerintah.

"Nah, dengan sekolah gratis ada, kami berharap yang tidak dapat misalnya sekolah negeri, PPDB, dan lain-lain, itu bisa dapat sekolah gratis. Jadi jangan dari dinas (DisdiK) kemarin, ini jangan langsung (bilang) nggak bisa. Itu kita kesel banget Pak, terus terang," ungkap Tina dari PDI Perjuangan ini.

Kata Tina, Disdik harusnya melakukan berbagai kajian termasuk simulasi untuk membaca kebutuhan anggarannya.

Termasuk mendata jumlah penerima dan sekolah swasta yang akan dilibatkan dalam program ini.

"Anggaran (Rancangan APBD 2025) Rp 90 triliun Pak, banyak gitu. Jadi, jangan langsung bilan nggak bisa," tuturnya.

Selain itu, Tina juga mengkritisi paparan dari Purwosusilo soal angka penerima KJP Plus. Kata dia, angka penerima pada 2025 mendatang justru menurun pada 2024.

"Penerima KJP-nya kan sekarang 400.000 (orang) sekian. Ini turun Pak dari yang sebelumnya, nah mohon dijelaskan, 2024 itu dari Disdik 500.000 sekian. Jadi ini harus kita highlight, akan kami perjuangkan jangan sampai turun," jelas Tina.

Dia memandang, persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah.