DPRD DKI Jakarta Bakal Perjuangkan Anggaran Sekolah Gratis dalam Rapat Banggar APBD 2025

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar merealisasikan program sekolah swasta gratis tanpa menghapus bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Pasalnya program tersebut sangat dinanti masyarakat Jakarta, terutama warga yang kurang mampu sebagai langkah pemerataan pendidikan.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menyatakan, siap memperjuangkan program sekolah swasta gratis dan KJP Plus dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pekan depan.

Banggar itu membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025.

"Anggaran bisa dikonsultasikan di Banggar nanti," ujar Thamrin usai rapat  konsultasi program kerja tahun 2025, Rabu (23/10/2024).

Menurut dia, kedua program itu harus diprioritaskan dan bisa memanfaatkan anggaran dari penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer sebesar Rp 6,8 triliun.

Duit sebanyak itu diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Ada tambahan sekitar Rp 6 triliun, paling tidak bisa mendapatkan atensi dari eksekutif supaya bisa menjalankan MoU itu (program sekolah gratis)," ungkap politisi PKS ini.

Thamrin mengungkapkan, program KJP Plus masih dibutuhkan anak Jakarta untuk menunjang kebutuhan pendidikan.

Duit itu bisa diperlukan sebagai biaya transportasi, membeli perlengkapan sekolah, dan kebutuhan gizi.

"Kalau sekolah gratis diterapkan, KJP untuk anak sekolah ditinggalkan justru kita pincang," imbuhnya.

Baca juga: Chica Koeswoyo Sebut Program Sekolah Swasta Gratis Bisa Memutus Pengangguran dan Kemiskinan

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan, pihaknya sedang mengkaji dan mendata sekolah swasta yang mau bergabung dalam program sekolah swasta gratis.

"Sasarannya sekolah mana saja, kriterianya apa, itu masuk dalam kajian," ucap Purwosusilo.

Ia juga menyampaikan, telah membuat simulasi bantuan untuk menunjang keperluan sekolah, seperti biaya seragam dan sepatu.

"Konsep sekolah gratis, sekolahnya tidak bayar, kebutuhan dasarnya difasilitasi. Cuma namanya bukan KJP, biaya untuk baju seragam, sepatu, kami sudah buat simulasinya," pungkasnya.