Pengamat Tata Kota Sebut Pemprov DKI Belum Siap Hadapi Ancaman Gempa Megathrust, Ini Alasannya

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Gempa berskala besar atau megathrust menjadi ancaman serius bagi sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta.

Selain dampaknya yang sangat membahayakan, penanganan terhadap gempa ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire (Cincin Api Pasifik).

Kawasan ini dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, yang menjadikan Indonesia rentan terhadap bencana gempa.

Salah satu dampak yang dapat terjadi akibat gempa megathrust adalah runtuhnya bangunan-bangunan yang tidak memiliki fondasi yang kokoh.

Lantas, bagaimana dengan Jakarta yang dikelilingi gedung-gedung pencakar langit?

Apakah gedung-gedung tersebut sudah siap menghadapi ancaman megathrust?

Terkait hal ini, Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum sepenuhnya siap dan serius dalam menghadapi ancaman megathrust yang mengintai.

Menurut Nirwono, banyak gedung besar di Jakarta yang sudah berusia lama dan belum tentu memenuhi standar keamanan terhadap gempa. Oleh karena itu, diperlukan audit menyeluruh untuk memastikan kekuatan gedung-gedung tersebut, terutama dalam menghadapi bencana gempa.

Baca juga: Olla Ramlan Klarifikasi Soal Panggilan Sayang Baim Wong, Tak Ingin Disangkut Pautkan dengan Paula

Baca juga: Ustaz Dasad Latif Geram, Minta Warga Tidak Pilih Calon Ini di Pilkada Sulsel dan Pilwalkot Makassar

"Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR harus segera mengaudit gedung-gedung yang berusia di atas 20 tahun maupun yang di bawah 20 tahun," ujar Nirwono kepada Warta Kota dalam Liputan Khusus Megathrust, Kamis (3/10/2024).

Nirwono juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses audit ini, dengan mempublikasikan gedung-gedung yang kondisinya belum memenuhi persyaratan ketahanan gempa.

"Audit ini penting untuk mempercepat proses retrofit atau renovasi agar gedung-gedung tersebut memenuhi syarat sebagai bangunan tahan gempa," tambahnya.

Selain itu, Nirwono mengingatkan bahwa audit ini juga harus dilakukan secara mandiri oleh pengelola atau pemilik bangunan.

"Pemprov DKI Jakarta dan BMKG juga perlu segera memberikan informasi mengenai jalur sesar gempa yang melintasi wilayah Jakarta. Dengan begitu, masyarakat yang berada di jalur sesar tersebut bisa lebih waspada," jelas Nirwono.

Tak hanya itu, Nirwono juga menyarankan agar pemerintah, pengelola gedung, dan penghuni bangunan semakin gencar dalam menyosialisasikan pelatihan penyelamatan diri.