Ini Alasan Pentingnya Prabowo Tidak Ganti Kapolri Menurut Pengamat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA --  Pada 20 Oktober 2024 mendatang akan menjadi awal bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis.

Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional di masa kritis pada satu tahun pertama adalah mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, selaku pengamat.

Ia mengungkap sejumlah alasan yang bisa dipertimbangkan oleh Prabowo untuk tidak mengganti Kapolri.

Baca juga: Ketika Wapres Maruf Amin Lontarkan Candaan soal Zulhas Calon Kuat Menteri Prabowo

"Pertama, alasan ekonomi. Beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional," kata R Haidar Alwi, Senin (7/10/2024).

Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6 persen dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.

Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53 persen dalam lima tahun terakhir.

Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.

Haidar Alwi melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan.

"Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelas R Haidar Alwi.

Atas dasar itu, ia meyakini penurunan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap deflasi yang menjadi indikator berikutnya.

Indonesia mencatatkan deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 yang masing-masing (0,03 persen), (0,08 persen), (0,18 persen), (0,03 persen), dan (0,12 persen).

Terakhir kali Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut yakni tahun 1999 silam.