Jokowi Ngeyel IKN Bukan Proyeknya, Pakar Justru Perlihatkan Bukti Bertolak Belakang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jelang pensiun Presiden Joko Widodo (Jokowi), masyarakat mulai menyoroti keberlanjutan proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim yang memicu kontroversi tersebut, dianggap sebagai proyek mercusuar Jokowi.

Pria bernama asli Mulyono ini ingin dikenang sepanjang sejarah Indonesia, sebagai Presiden RI yang mampu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.

Karena itu, berbagai hambatan dan penolakan tetap ditabrak Jokowi demi citra.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat yang menjabarkan sejumlah bukti bahwa IKN bukanlah aspirasi rakyat sesungguhnya.

Menurutnya, terdapat banyak bukti yang menunjukkan kebijakan pemindahan ibu kota negara lebih merupakan kehendak elite politik, ketimbang hasil partisipasi dan aspirasi nyata dari masyarakat luas. 

Baca juga: Boleh Percaya atau tidak, Jokowi Bilang Lampu Kristal di Istana Garuda IKN Buatan Boyolali

"Ada empat bukti bahwa IKN sesungguhnya bukanlah aspirasi," ucap Achmad dikutip dari Tribunnews.com.

Pertama, kata Achmad, minimnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Ia menyebut, sejak awal pemindahan IKN terlihat sebagai kebijakan yang dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. 

Dalam negara demokratis, kata Achmad, partisipasi publik dalam keputusan besar seperti pemindahan ibu kota seharusnya menjadi hal yang utama. 

"Namun, dalam kasus IKN, tidak ada referendum atau jajak pendapat yang melibatkan rakyat," tegasnya. 

Baca juga: Jokowi Bilang Pemindahan Ibu Kota ke IKN Keputusan Rakyat Indonesia, Warganet: Rakyat yang Mana

"Keputusan yang diambil lebih banyak terjadi di kalangan elite pemerintahan dan DPR, sementara aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi dasar dari keputusan tersebut justru terabaikan," paparnya.

Meski Jokowi mengklaim bahwa DPR sebagai wakil rakyat dan telah menyetujui pemindahan ibu kota dengan suara mayoritas, tetapi Achmad menilai proses tersebut tidak dapat dianggap mewakili kehendak rakyat secara langsung. 

"Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui secara mendetail alasan dan konsekuensi dari pemindahan IKN ini," ucapnya.

Ia pun memberikan contoh negara-negara lain seperti Brasil, yang melakukan konsultasi publik dan komunikasi intensif ketika memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasília, menunjukkan bahwa dalam proyek besar seperti ini, keterlibatan publik harus menjadi prioritas. 

Baca juga: Erick Thohir Bangga Presiden FIFA Gianni Infantino Bakal Resmikan Training Center PSSI di IKN