PKB Go Public, Muhaimin: Bukan Hanya Nahdlatul Ulama Tapi Seluruh Rakyat Indonesia

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan terbuka kepada kelompok mana pun selama 5 tahun ke depan, bukan hanya kepada kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin menegaskan, PKB bukan hanya milik NU tapi seluruh masyarakat Indonesia. 

“Lima tahun ke depan ini PKB tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama (NU) tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Minggu (8/9/2024).

Kepengurusan PKB periode 2024-2029 akan menjadi periode terakhirnya memimpin partai tersebut. 

Ia mengaku tengah mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai politik yang lebih terbuka dan melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.

“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira 5 tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan partai hasil muktamar PKB Bali, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Susunan Kepengurusan PKB 2024-2029: Cak Imin Ketua Umum, Maruf Amin Ketua Dewan Syuro

Muhaimin mengaku bersyukur atas dukungan pemerintah kepada partai yang dipimpinnya tersebut. 

Di sisi lain, dia menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang harus dijalankan.

“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” kata dia.

Dia menambahkan amanat yang dialamatkan baginya sangat besar dan tidak mudah menanggung tanggung jawab sebesar ini. 

Menurut Gus Muhaimin, beban berat tersebut adalah mengupayakan agar PKB tidak lagi dianggap sebagai partai politik untuk golongan tertentu.

Ia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.

“5 tahun ke depan ini era PKB go public, tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM telah menandatangani surat keputusan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali.