Edan, Ibu Kandung di Sumenep Jatim Rela Anak Kandung Diperkosa Kepsek, Ini Kata KPAI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Demoralisasi tengah terjadi di sebagian masyarakat Indonesia. Mereka tak tahu lagi mana perbuatan baik dan salah.

Tren perilaku seperti ini mendapat sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Sebab, baru-baru ini ada kasus yang sangat menyedihkan menimpa seorang remaja putri berusia 13 tahun di Sumenep, Jawa Timur (Jatim).

Remaja putri itu jadi korban kegilaan ibu kandungnya, E (41) karena menyerahkan kegadisannya kepada kepala sekolah berinisial J (41) untuk diperkosa. 

Baca juga: Emak-emak di Parung Nyaris Diperkosa saat Lari Pagi, Ditarik ke Kebun Singkong, Baju Sudah Dilucuti

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dian Sasmita mengatakan, KPAI telah berkoordinasi dengan mitra dan beberapa pihak untuk memantau serius kasus ini. 

"KPAI sangat prihatin dengan kasus yang dialami anak T," ujsarnya dikutip dari Kompas.com, Selasa (3/9/2024). 

"Kekerasan seksual dialami berulang kali yang tentunya memberi dampak fisik, psikis, mental, dan sosial anak," imbuhnya. 

"Hari ini, KPAI telah berkoordinasi dengan mitra setempat serta beberapa pihak terkait," lanjut Dian.

Dian juga mengapresiasi langkah cepat Polres Sumenep untuk mengungkap kasus ini. 

Baca juga: Tragis, Remaja Putri di Tangsel Jadi ODGJ Usai Diperkosa Staf Kelurahan, Sayang Pelaku Masih Bebas

Ia menyebutkan, penanganan hukum kasus TPKS (tidak pidana kekerasan seksual) pada anak dengan pelaku dewasa harus tuntas, dan tidak mengenal penyelesaian di luar peradilan formal sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

"Termasuk penyidik harus memberitahukan hak restitusi kepada korban dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban). Ini penting dan menjadi hak anak korban atas penderitaan yang dialami," ucap Dian. 

Selain penanganan hukum, Dian mengatakan, anak korban perlu dipastikan terpenuhi hak-haknya atas pendampingan hukum dan pemulihan psikososial secara cepat. 

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan lembaga layanan yang ada harus segera menyediakan tenaga profesional, seperti psikolog, pekerja sosial, dan pengacara, untuk memenuhi hak anak korban. 

"Termasuk hak anak atas akses pendidikan harus dijamin juga," ujarnya. 

"Tentunya dengan mekanisme yang menyesuaikan kondisi anak, seperti menjauhkan anak dari stigma dan mendukung rehabilitasinya," tandasnya.