Muktamar PKB Hanya Ada di Bali, Gus Imin Minta Kapolri Bubarkan Jika Ada Tandingan

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. 

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin menegaskan bahwa muktamar yang sah hanya yang diadakan di Bali dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Muktamar hanya ada 1 di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, itu liar," ucap Gus Imin di Ponpes Daarul Rahman, Cipedak, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Gus Imin juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang berencana mengadakan muktamar di luar otoritas partai. 

Jika ada pihak yang mencoba melaksanakan muktamar di luar PKB, itu tidak akan diakui dan dianggap tidak sah. 

"Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol," ucap Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu.

Dia mengingatkan, jika ada pihak tertentu menggelar Muktamar PKB dengan berlindung dengan UU Ormas, tindakan itu dianggap inkonstitusional oleh PKB.

"Itu Ilegal, karena kami sebagai parpol yang sah, dilindungi UU berdasarkan UU Parpol, saya Wakil Ketua DPR RI sah, Pak Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR RI sah, kemudian partai ini sah secara hukum. Kalau ada yang atasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," ungkapnya.

Sebagai informasi, pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara PKB dengan PBNU. PBNU sepertinya ingin merebut kembali PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. PBNU merasa sebagai pemilik sah PKB.

Adapun penyelenggaraan Muktamar ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.(m27)

Baca juga: Jelang Muktamar ke-6 PKB di Bali, Cak Imin Sowan ke Pengasuh Ponpes Darul Rahman Jaksel

Tolak Campur Tangan PBNU

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.

Hal ini disampaikan Iman usai Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengklaim telah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, dari Tebuireng, Jawa Timur, untuk memperbaiki PKB.

Iman mengatakan, sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu dan PBNU merupakan dua entitas yang berbeda.

"Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU, bukan dengan PBNU. Ngaco itu (klaim Gus Yahya)," kata Iman dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).