Berita Nasional

Megawati Ingin Temui Kapolri, PDIP: Banyak Informasi Hukum Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik

Megawati Soekarnoputri mengklarifikasi soal ada pihak menyebut dirinya melakukan intimidasi ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Feryanto Hadi
warta kota/alfian
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan dirinya sangat ingin bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, karena ada beberapa hal penting yang ingin dibahas. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 


WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan latar belakang Ketua Umum partainya Megawati Soekarnoputri, yang ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Hasto, Presiden Kelima RI ini banyak mendengar informasi adanya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.

Hal itu disampaikan Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

"Begitu banyak laporan yang masuk ke Ibu Ketua Umum tentang penyalahgunaan fungsi penegakkan hukum dan itu dipakai secara masif di dalam pemilu yang lalu. Sehingga inilah yang kemudian ibu mengingatkan bahwa pemimpin tertinggi Polri harus bertanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara,"kata Hasto 

"Kepentingan merah putih jangan dipersempit kepada kepentingan-kepentingan sepihak hanya karena ambisi kekuasaan itu. Itu yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan teman-teman pers juga harus berani menyuarakan kebenaran itu," sambungnya. 

Kemudian Hasto mengajak semua pihak agar tidak menutup mata, ketika ada penegak hukum yang seharusnya mengabdi kepada keadilan, lalu sudah bergeser hanya menjadi alat untuk melakukan tekanan-tekanan tertentu.

Baca juga: Kiai Lirboyo: NU di Daerah Pasti Anggap Tindakan Pengurus PBNU Serang PKB tak Masuk Akal

"Karena Ibu Mega memang dengan prinsip Satyam Eva Jayate, pada awalnya kan melakukan evaluasi, karena beliau menerima masukan dari kader-kader Partai, bagaimana dalam Pemilu Presiden yang lalu, dan ini juga dibuktikan oleh dissenting opinion dari tiga Hakim MK bahwa terjadi kecurangan abuse of power dengan menggunakan alat-alat negara, dan juga sumber daya negara," kata Hasto.

Dosen di Universitas Pertahanan RI ini mengingatkan, bahwa Polri merupakan alat negara yang seharusnya netral dan menolak tekanan penguasa untuk mengintimidasi kelompok tertentu. 

Lebih lanjut, juga tidak ingin ada upaya hukum untuk melakukan suatu perubahan-perubahan struktur di dalam partai politik, yang seharusnya berdaulat.

"Ibu Mega ketika memberikan kritik itu, itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Hasto.

"Dan Ibu menggelorakan semangat juang bagi kita untuk berani meluruskan hal-hal yang tidak benar di dalam praktek-praktek demokrasi kita, tidak perlu takut," sambungnya. 

Baca juga: Ahok Beri Sinyal Kecil Kemungkinan Anies Diusung PDIP di Pilkada Jakarta Jika Tak Menjadi Kader

Lantas Sekjen PDIP ini mengingatkan bahwa Megawati pernah menyampaikan apakah penjara mampu menampung seluruh gelora kebenaran, yang disuarakan untuk menjaga demokrasi. 

Menurutnya, suara kedaulatan rakyat akan meledak apabila sekiranya pemerintah bertindak sewenang-wenang karena kepentingan kekuasaan tersebut. 

"Nah, ketika kritik itu kemudian ada media yang menuliskan sepertinya Ibu Ketua Umum melakukan intimidasi, itulah yang beliau kemudian memberikan suatu kritik keras karena seharusnya pemberitaan itu ditangkap substansinya dan ditangkap daya manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Ya, itu yang dapat kami tambahkan," tuturnya. 

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved