Bahlil “Janji” Tak Akan Jadi Plt Ketum Golkar: Bukan Pengurus DPP

Bahlil Lahadaldia “Janji” Tidak Akan Menjadi Plt Ketua Umum Golkar: Bukan Pengurus DPP

Editor: Joanita Ary
tribunnews
Bahlil Lahadalia politikus Partai Golkar yang juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan tidak akan menjadi pelaksana tugas ketua umum karena bukan pengurus DPP Partai Golkar. 

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta – Bahlil Lahadalia politikus Partai Golkar yang juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan tidak akan menjadi pelaksana tugas ketua umum karena bukan pengurus DPP Partai Golkar.

Hal ini disampaikan Bahlil merespons keputusan Airlangga Hartarto yang mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Selain itu Bahlil juga mengakui bahwa dirinya bertemu Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla untuk membahas polemik di internal Partai Golkar.

Pertemuan tersebut berlangsung sebelum Airlangga mengumumkan mundur.

Dikutip dari Kompas.id, Bahlil mengatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi untuk meminta arahan selaku presiden.

Sedangkan pertemuan dirinya dengan Jusuf Kalla sebagai bentuk silaturahmi dari junior kepada seniornya di Partai Golkar.

Seperti dilansir dari Kompas.com ia juga menyatakan bahwa tidak ada arahan dari Jokowi terkait penentuan pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar.

"Oh, enggak ada (arahan terkait plt ketua umum Golkar). Saya bukan pengurus DPP. Jadi kembali kepada internal Golkar," ujar Bahlil

Sebagaimana diberitakan, melalui keterangan video, Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Minggu, 11 Agustus 2024.

Dalam pengumumannya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya sudah diajukan secara resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024 malam.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam video yang diterima Kompas.com, Minggu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjamin stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang terjadi dalam waktu dekat,” katanya.

 

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved