Kekecewaan Mendalam Jusuf Hamka kepada Partai Golkar Membuatnya Kapok Berpolitik

Selanjutnya Zulfikar menjelaskan, mekanisme penunjukan Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar, berdasarkan aturan organisasi dilakukan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

Lalu dirinya juga menjelaskan, jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pergantian Antar Waktu, Petunjuk Pelaksanaan serta kelaziman yang berlaku selama ini, Plt ketua umum DPP Partai Golkar diisi oleh koordinator bidang-bidang kepartaian, dalam hal ini Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian.

"Semoga hal ini dipahami dan dilaksanakan seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia," imbuhnya. 

Agus Gumiwang hingga Bahlil Lahadalia Gantikan Airlangga

Bersamaan dengan beredarnya video pengunduran diri Airlangga Hartarto, mencuat kabar kursi Ketua Umum Partai Golkar akan digantikan oleh Agus Gumiwang menjadi pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan tugas Airlangga sebelum Ketum definitif dilantik.

Sementara, Bahlil Lahadia digadang-gadang akan jadi Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga.

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, jika mundurnya Airlangga Hartarto tidak ada tekanan dari Partai Golkar. 

Namun menurutnya, mundurnya Airlangga ingin fokus bekerja sebagai Menteri di masa transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan pemerintahan baru nanti Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. 

Baca juga: Tanggapan Golkar soal Kemunculan Nama Gibran untuk Gantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum

"Jadi tidak menguraikan yang lainnya apa alasan yang lain. Saya kira ya seperti itu dipakai sebagai dasar dan tidak ada tekanan, partai tidak menekankan dia, jadi dari keinginan dia sendiri," kata Agung saat dihubungi, Minggu (11/8/2024).

Selanjutnya soal mencuat nama Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang, Agung menjelaskan jika banyak kader partainya yang menyuarakan Agus Gumiwang dibandingkan Bahlil Lahadalia. 

Menurutnya, jika menjadi Ketua Umum Partai harus pernah menjabat sebagai struktur partai Golkar pusat maupun di daerah. 

Tetapi, pada tahun 2009 Bahlil terpilih sebagai Bendahara Partai Golkar DPD Papua hingga 2014. 

Sedangkan, Agus Gumiwang Kartasasmita kini sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian. 

"Pernah jadi pengurus yang siap secara rill, secara sah, pernah jadi pengurus pusat maupun daerah itu bisa diterima, menjadi Ketua Umum kalau tidak duduk sebagai pengurus pusat atau daerah, nanti akan gugur dalam seleksi," kata Agung. 

Lebih lanjut, Agung menegaskan jika pemilihan Ketua Umum akan dimulai dengan rapat pleno terlebih dahulu. 

Nantinya kata Agung, baru akan ditetapkan pada saat Musyawarah Nasional (Munaslu) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). 

"Saya tidak tahu kalau mau ambil pengurus yang lain itu terserah nanti di Munas yang akan datang," tutur Agung. 

Sebagai informasi, Partai Golkar  menjadwalkan rapat pleno pada Selasa(13/8/2024).

Dalam rapat pleno itu, para pengurus bakal menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, dan tanggal berlangsungnya Munas atau Munaslub. 

Lantas saat ditanya soal munculnya kabar jika Gibran Rakabuming Raka menjadi Ketua Umum Golkar. 

Agung hanya menjawab, jika dirinya belum pernah mendengar hal tersebut. 

"Saya belum mendengar itu," singkatnya. 

Alasan Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar

Sebelumnya, Airlangga Hartarto secara resmi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar). 

Hal tersebut disampaikan Airlangga, dalam sebuah video dalam pernyataan kepada seluruh kader Partai Golkar yang diterima Warta Kota, pada Minggu (11/8/2024).

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga. 

Airlangga menjelaskan, jika pengunduran diri terhitung sejak Sabtu (10/8/2024). 

Ia pun menegaskan DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," ucapnya. 

Airlangga mengatakan, jika demokrasi harus terus dikawal dan partai politik adalah pilarnya.

Kata Airlangga, Partai Golkar selama 60 tahun telah membuktikan hal ini.

Kemudian Airlangga singgung soal Pemilu 2024, Golkar bahkan memenangkan 102 kursi DPR dan ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat dari Sabang sampai Merauke.

Lebih lanjut, Airlangga juga berujar soal Golkar telah memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

"Untuk mempercepat langkah kita untuk memajukan Indonesia, sebagai pribadi dan bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya ucapkan terima kasih yang tulus," ucap Airlangga. 

Selain itu, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Kemudian presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, serta petinggi dan senior Partai Golkar.

"Kepada Bapak Jusuf Kalla dan Abu Rizal Bakrie, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, Bapak Agung Laksono, serta Bapak M. Hatta, saya juga menguncapkan beribu terima kasih atas kerja sama, dukungan dan bimbingan yang diberikan," pungkasnya.

Airlangga Hartarto Berkorban Demi Transisi Pemerintahan Jokowi

Elite Partai Golongan Karya (Golkar) memastikan tidak ada desakan eksternal di Airlangga Hartarto yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia pun memastikan partainya tidak retak di tengah keputusan tersebut.

"Tidak, saya kira kita apa namanya ya, selama ini solid. Selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik," tuturnya di rumah dinas Airlangga Hartarto di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).

Kemudian Doli menyebut, jika terdapat beberapa pertimbangan di balik mundurnya Airlangga Hartarto. 

Salah satunya kata Doli, untuk menjaga soliditas partai Golkar dalam masa transisi pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. 

Selanjutnya Doli berujar, jika Airlangga nantinya akan lebih fokus di kabinet sebagai Menko Perekonomian.

"Supaya Ketua Umum lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab Menko Perekonomian. Maka justru dia mengundurkan diri. Supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu," katanya. 

Baca juga: Golkar Bantah Tekan Airlangga Hartarto Mundur dari Jabatan Ketua Umum

"Ketum kami itu sebagai Menko Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan. Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma'ruf Amin dan kemudian ke depan pak Prabowo dan pak Gibran," sambungnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp