Dikritik PDIP, Heru Budi Hartono Ungkap Alasan APBD DKI 2023 Anjlok Rp 5 triliun 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan turunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 lalu.

Anggaran yang semua diketok sebesar Rp 83,7 triliun, kini turun menjadi Rp 79,52 triliun dalam APBD perubahan tahun 2023.

"Penurunan ini memerlukan penjelasan yang rinci dan transparan dari Pemprov DKI Jakarta," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Sunggul Sirait.

Hal itu dikatakan Sunggul saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Rapat itu digelar di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024) siang.

Baca juga: Nama Anies Masih Terkuat Jadi Cagub Jakarta Dibanding Kaesang Dipasangkan dengan Heru Budi Hartono

"Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting. Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan," katanya.

Sebagaimana yang dilaporkan Pj Gubernur Heru Budi Hartono pada 25 Juli lalu, kata dia, perolehan pendapatan daerah Jakarta tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 71,07 triliun atau 0,57 persen. Angka ini melebihi rencana yang ditargetkan pada APBD Jakarta sebesar Rp 70,66 triliun.

"Untuk itu kami berikan apresiasi terhadap Pemprov DKI Jakarta, namun pelampauan pendapatan daerah sebesar 0,57 persen ternyata belum menjadi hasil kinerja maksimal Pemprov DKI dengan banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik," tuturnya.

Baca juga: Kepiawaian Heru Budi Kejar Pendapatan di Jakarta Dipuji, Lampaui Target Tembus Rp 71 triliun

"Apalagi ke depan kita menghadapi Jakarta pasca Ibu Kota, pendataan aset-aset menjadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah. Bagaimana rencana Pemprov menyiasati hal ini?," lanjutnya.

Sementara itu Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kerja keras semua pihak atas tercapainya realisasi pelaksanaan APBD tahun 2023. Terutama pada aspek pendapatan daerah yang capaiannya melebihi dari rencana yang ditargetkan, selain pada aspek belanja daerah mencapai 92,55 persen, sehingga terdapat selisih sisa penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 6,54 triliun.

"Cukup mendekati ideal bagi serapan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Idealnya semua anggaran dapat terserap sepenuhnya," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Munir.

Sedangkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, soal faktor-faktor penyebab penurunan anggaran, dapat dijelaskan bahwa total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 5 triliun dibandingkan APBD (murni) Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp 83,79 triliun. Penurunan ini disebabkan penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis.

"Penyesuaian target pendapatan dilakukan karena target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi namun tidak tercapai," ujar Heru dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas.

Heru merinci yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.

"Prioritas belanja juga difokuskan pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar daerah," kata Heru. (faf)

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09