Berita Jakarta

Kepiawaian Heru Budi Kejar Pendapatan di Jakarta Dipuji, Lampaui Target Tembus Rp 71 triliun

DPRD DKI Jakarta memuji kepiawaian Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mengejar pendapatan daerah tahun 2023 yang melampaui target.

Miftahul Munir/Warta Kota
DPRD DKI Jakarta memuji kepiawaian Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mengejar pendapatan daerah tahun 2023. Diketahui, pendapatan daerah pada tahun 2023 melampaui target yakni 100,57 persen atau Rp 71,07 triliun. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta memuji kepiawaian Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mengejar pendapatan daerah tahun 2023.

Diketahui, pendapatan daerah pada tahun 2023 melampaui target yakni 100,57 persen atau Rp 71,07 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, capaian itu membuktikan hasil kerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta bangkit pasca Pandemi Covid-19.

Capaian yang melampaui target itu juga menunjukan kesungguhan dan kreativitas Pemprov DKI Jakarta dalam menggali sumber pendapatan di Jakarta.

“Luar biasa! Di tengah belum pulihnya ekonomi kita karena pengaruh Covid-19, tapi pendapatan kita sudah bisa lebih dari target. Salut buat tim TAPD Pemprov DKI Jakarta,” kata Khoirudin pada Jumat (26/7/2024).

Baca juga: Heru Budi Hartono Ungkap Jakarta Berhasil Raih Penghargaan WTP Selama Kepemimpinannya

Meski demikian, Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini juga menyoroti besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2023 sebesar Rp 6,54 triliun.

Menurut dia, jumlah itu terlalu besar, terlebih perencanaan keuangan APBD tahun lalu sudah dilakukan secara matang.

“Mengenai SiLPA kita yang lebih dari Rp 6 triliun, itu terlalu besar. Kita sudah putuskan di Perda APBD kita yang sudah kita rencanakan, sayang kalau terjadi SiLPA,” tutur Khoirudin.

Oleh karena itu, ia berharap pada tahun 2024 pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan bisa lebih baik. Karena itu jumlah SiLPA tidak lagi sebesar tahun 2023.

Sebab, selain mempengaruhi pembangunan, besarnya SiLPA juga akan memengaruhi tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta.

“Seandainya eksekutif sigap dalam melaksanakan program, saya berharap ke depan jangan sebesar ini. Diturunkan 50 persen saja atau Rp3 triliun. Masih pantas. Jangan sampai Rp6 triliun, karena serapan yang kurang itu akan berpengaruh terhadap pembangunan, termasuk TKD (tunjangan kinerja daerah-Red) teman-teman ASN,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam pidato penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) 2023, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, pencapaian pendapatan daerah Rp71,07 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp49,14 triliun atau 101,44 persen dari target Rp48,44 triliun, lalu pendapatan transfer Rp20,16 triliun atau 99,68 persen dari target Rp20,22 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah Rp1,77 triliun atau 88,46 persen persen dari target Rp1,99 triliun.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau setara 100,57 persen melebihi rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun,” kata Heru. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved