Pilpres 2024

Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bantah isu anggaran makan gratis di sekolah dipangkas jadi Rp 7.500 per anak

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi soal pemangkasan anggaran makan gratis bergizi 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan, bahwa rumor terkait anggaran per orang untuk makan bergizi gratis siswa di sekolah sekolah dipangkas menjadi Rp 7.500 per anak, hanyalah isu dan tidak resmi dari tim.

Diketahui, isu tersebut mencuat berawal dari ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.

Adapun Heriyanto mengklaim diajak berdiskusi dengan tim Prabowo mengenai makan bergizi gratis. 

“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statement resmi dari tim,” kata Hasan kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Hasan mengatakan, fokus utama dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah, memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kecukupan gizi.

Baca juga: Komunitas Pejuang Wanita Jokowi Bakal Kawal Program Makan Gratis Prabowo-Gibran

“Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi,” jelasnya.

Adapun soal harga per anaknya, menurut Hasan, saat ini ada banyak ide dan masukan dari berbagai pihak kepada tim yang masih dikaji dengan detail, dan belum ditetapkan angka tertentu.

“Semua sedang dikaji dan diujicoba dengan sangat detil oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi,” ujarnya.

Hasan menjelaskan, wilayah di Indonesia sendiri memiliki keberagaman sumber gizi sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu sama lain.

Pemenuhan standar gizi pun akan disesuaikan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.

“Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya,” terangnya.

Sebelumnya, Gibran pun buka suara terkait rumir pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 7.500 per anak. 

Baca juga: Anies Baswedan Tepuk Tangan usai Prabowo Bahas soal Makan Gratis

Ia meminta semua pihak tidak memberitakan hal yang belum pasti.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran, Kamis (18/7/2024).

"Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," sambungnya. 

Gibran menyampaikan, selama ini uji coba makan bergizi gratis menggunakan anggaran Rp 15.000 per orang.

"Selama ini uji cobanya Rp 15.000. Tunggu saja kepastiannya ya," jelasnya. 

Pengamat: Program tak realistis

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut bacapres Prabowo Subianto akan menjalankan program makan gratis apabila terpilih jadi presiden.

Program itu menyebutkan bahwa Prabowo akan memberikan makanan gratis setiap hari kepada pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapatkan gizi seimbang.

Menyikapi hal itu pengamat ekonomi, Andhika Nurwin Maulana mengatakan bahwa kebutuhan infrastruktur pendidikan lebih dibutuhkan para siswa dibanding makan siang yang tidak realistis.

“Kebutuhan infrastruktur pendukung untuk pendidikan lebih dibutuhkan oleh para siswa,” ucap Andhika, lewat keterangan tertulis, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Kemampuan Manajerial Menteri BUMN Dinilai Jadi Portofolio Dampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Program gizi seimbang yang dijanjikan Prabowo Subianto kepada pelajar, siswa prasekolah, hingga ibu hamil diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 400 triliun.

“Dari hal pemberian gizi tinggi adalah bukan tanggung jawab sarana pendidikan dan juga penggunaan dana yang sangat besar akan mengorbankan anggaran untuk program dan sektor lainnya yang lebih prioritas,” ujar Andhika.

Menurutnya pula, anggaran pendidikan masih dibutuhkan untuk sebaran sarana pendidikan dikarenakan masih banyak daerah lain yang kekurangan infrastruktur pendidikan.

“Alokasi anggaran pendidikan masih sangat dibutuhkan untuk sebaran sarana pendidikan. Penggunaan anggaran yang sangat besar bisa dialokasi ke program lain seperti penambahan jumlah fasilitas pendidikan,” katanya.

Baca juga: Tingkat Kedisukaan Capres Prabowo Subianto di Masyarakat Disebut Sangat Tinggi, Pengamat: Meningkat

Masih tingginya kebutuhan penambahan fasilitas pendidikan terutama masyarakat tidak mampu di daerah padat penduduk lantaran masih sangat terbatas jumlah sarana pendidikannya.

“Sehingga banyak anak tersebut akhirnya putus sekolah karena mereka tidak masuk ke dalam kuota maksimal di sekolah,“ katanya.

Andhika menjelaskan banyak kondisi sarana fasilitas pendidikan sekolah yang memprihatinkan dan perlu untuk dijadikan sebagai prioritas.

“Kebutuhan lebih penting fasilitas pendidikan sekolah yang masyarakatnya tinggal di daerah terpencil,” katanya.

“Wilayah geografis Indonesia terbentang dengan banyak pulau dan pegunungan, sehingga sebaran jumlah fasilitas pendidikan juga harus mencapai daerah-daerah tersebut,” sambungnya.

 

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved