Soal Dugaan Mark Up Impor Beras, Komisi VI DPR Akan Cek Pelabuhan dan Panggil Direksi Bulog

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog guna mendalami dugaan skandal mark up impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat menanggapi keseriusan pihaknya mendalami skandal mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal mark up impor beras),” kata Herman Khaeron, Senin, (15/7/2024).

Baca juga: Pembentukan Pansus Impor Beras Bukti Berpihak Kepada Rakyat Bukan Kepada Importir

Herman Khaeron mengungkapkan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung dari 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir.

“Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir dalam periode ini,” ungkap Herman Khaeron.

Herman Khaeron berharap, langkah tersebut dapat memberikan gambaran jelas atas skandal mark up impor beras yang diduga menelan kerugian negara hingga Rp 8,5 triliun.

“Sisa waktu diperiode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandas Herman Khaeron.

Baca juga: Ramai Soal Skandal Impor Beras Senilai Rp 2,7 Triliun, Demokrat dan PKS Dukung Pembentukan Pansus

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan saat menyampaikan perhitungan kerugian negara terkait kasus skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK oleh Studi Rakyat Demokrasi (SDR).

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis, (11/7/2024).

Baca juga: Harga Beras Premium Meroket, Bulog Tangerang Impor Beras Medium dari Thailand, Vietnam dan Pakistan 

Kasus ini sendiri telah dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) SDR melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mark up impor beras dan kerugian negara akibat demurrage impor beras.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).