Berita Bogor

Sudah Bayar Rp 3 Juta Tapi Tak Lolos PPDB, Orang Tua Murid Geruduk SMPN 3 Citeureup

Victor menambahkan orang tua siswa mengaku adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum dari SMPN 3 Citeureup bernama Dani.

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Hironimus Rama
Puluhan orang tua murid menggeruduk SMP Negeri (SMPN) 3 Citeureup, Kabupaten Bogor, untuk memerotes hasil Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 pada Rabu (10/7/2024). 

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

WARTAKOTALIVE.COM, CITEUREUP - Puluhan orang tua murid menggeruduk SMP Negeri (SMPN) 3 Citeureup, Kabupaten Bogor, pada Rabu (10/7/2024).

Para orang tua siswa ini datang untuk memerotes hasil Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025.

Pasalnya, mereka mengaku telah membayar uang sebesar Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta tetapi tidak lolos dalam PPDB di SMPN 3 Citeureup.

Aksi para orang tua siswa ini pun viral di media sosial sehingga membuat aparat kepolisian turun tangan.

Kapolsek Citeureup, Kompol Victor G Hamonangan S, S.H.,M.H., mengatakan aksi unjuk rasa ini terjadi saat pendaftaran ulang peserta didik yang sudah diterima di SMPN 3 Citeureup.

"Video aksi unjuk rasa ini viral melalui pesan berantai di Grup Whatsap tentang PPDB masuk Sekolah di SMPN 3 Citeureup," kata Victor di Citeureup, Kamis (11/7/2024).

Dia menjelaskan aksi unjuk rasa dilakukan oleh 59 orang tua peserta didik yang anaknya didiskualifikasi oleh sekolah dalam PPDB 2024-2025.

"Peserta aksi unjuk rasa mengaku anaknya diterima melalui aplikasi, namun saat verifikasi data oleh panitia ternyata tidak lolos. Alasannya karena alamat di KTP dan KK (Kartu Keluarga) tidak sesuai koordinat," ucapnya.

Victor menambahkan orang tua siswa mengaku adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum dari SMPN 3 Citeureup bernama Dani.

"Oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada orang tua siswa agar anaknya bisa diterima di SMPN 3 Citeureup," bebernya.

Menurut pengakuan beberapa orang tua siswa, lanjut Victor,  mereka memberikan uang kepada Dani.

"Orang tua memberikan uang sebesar Rp 2,5 hingga Rp 3 juta agar anaknya lolos di SMPN 3 Citeureup," paparnya.

Perwakilan orang tua peserta didik tersebut mempertanyakan alasan tidak diterimanya kepada pihak panitia sekolah.

Namun karena jawaban panitia tidak memuaskan, maka pihak perwakilan orang tua meminta bertemu dengah pihak sekolah.

"Sekira pukul 15.30 WIB pihak sekolah dan perwakilan orang tua murid dipertemukan di Ruang Kelas SMPN 3 Citeureup dengan dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Citeureup, Sekretaris Desa Tarikolot  Bhabinkamtibmas dan Babinsa," tambah Victor.

Sesuai dengan hasil musyawarah antara perwakilan orang tua peserta didik yang tidak lolos PPDB dengan pihak Sekolah,  sebanyak 59 orang siswa tetap tidak diterima di SMPN 3 Citeureup.

"Kami telah melakukan koordinasi dan komunikasi terus dengan pihak sekolah SMPN 3 Citeureup untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan agar situasi menjadi baik dan kondusif," tuturnya.

Terkait adanya dugaan pungli dari oknum yang mengatasnamakan SMPN 3 Citeureup, Victor meminta masyarakat untuk melaporkan ke polisi.

"Polsek Citeruep siap menunggu adanya laporan polisi dari korban yang merasa dirugikan. Kita akan proses kalau ada bukti," ujar Victor.

Kepala Sekolah SMPN 3 Citeureup Ari Widayati menjelaskan PPDB di SMPN 3 Citeureup digelar pada 1-5 Juli 2024. Sedangkan Daftar Ulang PPDB dilaksanakan pada 10 - 11 Juli 2024.

"Berdasarkan hasil rapat, peserta didik yang diterima di SMPN 3 Citeureup sebanyak 396 orang," jelasnya.

Dia mengungkapkan kemungkinan ada oknum yang memainkan data PPDB dan berhasil meloloskan secara online.

“Kita pasti mencari solusi yang terbaik, namun jika melanggar aturan pasti tidak bisa lolos,” ucapnya.

Ari berjanji akan mengusut oknum yang bermain dalam PPDB.

"Kami tidak akan mendiamkan permasalahan ini karena telah mencoreng lembaga pendidikan. Saya akan usut tuntas oknum-oknum yang bermain,” tandasnya.

Pemkab Bogor Bakal Pakai Aplikasi untuk Wujudkan PPDB yang Transparan

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu meminta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal 2024-2025 berjalan lebih transparan, akuntabel, bebas dari KKN, intervensi, dan pungutan liar (pungli).

Demikian dikatakan Asmawa pada kegiatan sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama kegiatan PPDB pada PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal tahun pelajaran 2024-2025, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (20/6/2024).

Komitmen bersama digandatangani oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, jajaran kepala perangkat daerah, Camat se-Kabupaten Bogor, Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP, pimpinan organisasi keagamaan, pemuda dan profesi di Kabupaten Bogor.

"Mari kita memastikan PPDB tahun 2024 di Kabupaten Bogor berjalan lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, bebas dari KKN, intervensi dan pungli,” kata Asmawa.

Baca juga: PPDB Tingkat PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Bogor Dibuka, Ini Harapan Asmawa Tosepu

Untuk mewujudkan PPDB yang transparan, akuntabel, tidak ada pungli dan titipan, Pemkab Bogor akan gunakan sistem berupa aplikasi. 

"Aplikasi ini menghindarkan terjadinya pertemuan antara yang mendaftar dengan panitia, jadi In Shaa Allah bisa menghindari praktik yang tidak diinginkan di lapangan," ujar Asmawa.

Dinas Pendidikan Pemkab Bogor telah melaksanakan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bogor. 

"Semangat dari penandatanganan komitmen bersama ini adalah menghadirkan PPDB yang transparan, akuntabel, bebas dari intervensi, tidak ada titipan-titipan, sehingga hasilnya akan lebih baik,” jelas Asmawa.

Baca juga: Cara Menentukan Jarak di Jalur Zonasi PPDB Jakarta 2024, dari Prioritas Utama hingga Terakhir

Asmawa menjelaskan PPDB adalah kegiatan rutin tahunan.

Oleh karena itu, semangat dari PPDB online adalah memberikan kemudahan, agar lebih efektif, lebih efisien, sehingga data yang dihasilkan dari penerimaan akan lebih bagus. 

"Dengan PPDB secara online, harapannya tidak ada intervensi dan titipan. Panitia bisa bekerja lebih baik untuk tujuan yang lebih baik, yakni menghasilkan peserta didik baru yang betul-betul berkualitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Asmawa.

Asmawa juga mengapresiasi Dinas Pendidikan yang sudah menginisiasi adanya komitmen bersama ini.

"Saya berharap semua pihak, mulai dari unsur Forkopimda, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, pimpinan, satuan perangkat daerah, satuan pendidikan di masing-masing tingkatan SMP, SD, PAUD, dan Pendidikan Non Formal bersama-sama mendukung kerja panitia PPDB," terang Asmawa.

BERITA VIDEO: Staf Sekjen PDIP Hasto, Akui Pernah Bertemu Harun Masiku Usai 8 Jam Diperiksa Penyidik KPK

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengungkapkan kegiatan PPDB yang akan dilaksanakan merupakan agenda rutin tahunan di Dinas Pendidikan. 

Dalam pelaksanaannya, PPDB terintegrasi dengan aturan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi.

“PPDB dilakukan secara online dengan semangat menghasilkan proses PPDB yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan jauh dari intervensi pihak manapun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang adil dan merata di Kabupaten Bogor,” kata Bambang.

Bambang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan PPDB di Kabupaten Bogor. 

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, pertolongan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat," terang Bambang.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved