Ahli Planologi Sarankan Pemerintah DKI Fokus pada 2 Program Jika Ingin Jadi Kota Global

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ahli planologi menyarankan Pemerintah DKI Jakarta untuk fokus pada empat hal jika ingin menjadi kota global.

Hal itu dikatakan pengamat tata kota tersebut untuk menanggapi kalkulasi kebutuhan biaya yang dibutuhkan Jakarta sebagai Kota Global mencapai Rp 600 triliun.

Ahli planologi dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) paling besar dibanding seluruh 37 provinsi lainnya di Indonesia. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas dibandingkan provinsi lain maka yang dibutuhkan adalah fokus penggunaan APBD yang tepat sasaran sesuai target kota (global cities index).

"APBD Jakarta difokuskan dulu pada dua hal yakni program penegendalian banjir dan penyediaan air bersih, kemudian program mengatasi kemacetan lalin dan pengurangan polusi udara," kata Nirwono pada Rabu (10/7/2024).

Baca juga: Ikut Wisata Sejarah Jakarta, Sudirman Said: Jakarta Ternyata Pernah Berperan Sebagai Kota Global

Menurutnya, persoalan ini harus bisa berkurang signifikan selama lima tahun.

Dia tidak menampik, persoalan ini memang selalu menjadi momok di Provinsi Jakarta sejak lama.

Selain itu, pemerintah juga harus menggambarkaan rincian APBD yang akan digunakan untuk pengendalian banjir dan pengurangan lalu lintas.

Hal itu sudah harus disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2025-2029.

Di samping itu harus ada program-program terkait dengan pemenuhan indeks kota global, seperti program peningkatan aktivitas bisnis (pengembangan kawasan tematik invetasi/thmeatic invesment area Jakarta/TIARA), program penginkatan kualitas SDM (optimalisasi dunia pendidikan, sekolah bertaraf global).

Kemudian program pertukaran informasi (optimalisasi media massa arus utama), program pertukaran budaya (kegiatan/kompetisi olahraga dan pertunjukan/festival seni budaya bertaraf internasional).

"Lalu program interaksi politik, pelibatan kedubes dan lembaga internasional di Jakarta," pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta mengungkap bahwa pemerintah daerah membutuhkan alokasi dana sekitar Rp 600 triliun untuk menjadi kota global.

Hal ini sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Setelah Keputusan Presiden (Kepres) terbit maka pusat pemerintahan tidak lagi di Jakarta, tetapi dipindah ke Kalimantan Timur. Status Jakarta yang menjadi DKJ akan menjadi pusat ekonomi dan kota global.

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," kata Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono, Selasa (9/7/2024).

Baca juga: Iwapi Gelar Workshop Kewirausahaan di Kampus untuk Hadapi Tantangan Jakarta jadi Kota Global