Anggaran BP2MI Dipangkas Rp105 miliar Tahun Depan, Penanganan PMI Bisa Terancam

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wacana pemangkasan anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk tahun depan diyakini dapat menganggu penanganan pekerja migran Indonesia (PMI). 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan pihaknya mengaku kecewa saat mendengar wacana pemangkasan anggaran terhadap badan yang dipimpinnya pada tahun depan.

Benny beralasan BP2MI sekarang ini sedang menguatkan pelayanan kepada para pekerja migran namun justru harus dipangkas anggarannya.

"Cukup mengagetkan ya, satu sisi kita ingin melakukan penguatan berbagai sektor tadi, penguatan tata kelola penempatan, tata kelola perlindungan, itu kan butuh anggaran," kata Benny di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (25/6/2024).

"Justru kita mengalami pemotongan anggaran," keluhnya.

Langkah pemangkasan anggaran ini dinilai dapat mempengaruhi kuota dan mengganggu pelayanan penanganan PMI yang selama ini telah dilakukan.

Baca juga: BP2MI Minta Wantimpres Keluarkan Kebijakan Khusus untuk Barang PMI yang Tertahan di Bea Cukai

Apalagi berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, jumlah anggaran yang dipangkas nilainya bisa mencapai Rp 105 miliar. 

Pasalnya alokasi anggaran BP2MI untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 424,6 miliar atau menurun dibanding anggaran tahun 2024 sebesar Rp 530,5 miliar.

"Apa yang kita duga dan khawatirkan tidak hanya berpengaruh pada kuota tapi juga berpengaruh pada pelayanan kita. Sehingga harus mendapatkan perhatian anggaran yang cukup dari negara," kata dia.

Menurut Benny, pihaknya menaruh harapan besar agar negara dapat menanggung biaya paspor, visa, medical check up, pelatihan, bahkan tiket untuk para PMI berangkat ke negara penempatannya.

Bukan malah memangkas anggaran BP2MI, sementara di sisi lainnya pekerja migran Indonesia telah membawa pengaruh besar terhadap devisa negara.

Data terbaru pada tahun 2023, PMI menyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas, yakni mencapai Rp 230 triliun.

Benny menambahkan, pihaknya terus melakukan komunikasi dan meminta bantuan pada Komisi IX DPR soal pemangkasan anggaran ini.

BP2MI mengusulkan agar anggaran dapat mendekati Rp 1 triliun, atau minimal tetap seperti anggaran tahun 2024, yakni sebesar Rp 530 miliar.

(TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.