Prabowo Diminta Mundur dari Menhan Usai Kritik Mahalnya Biaya UKT

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Calon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengkritik mahalnya biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi di Tanah Air.

Menteri Pertahanan RI ini juga menyebut, kenaikan UKT di beberapa kampus bukanlah suatu hal yang wajar.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ahmad Fauzi mengatakan, Prabowo harus mundur dari Kabinet Indonesia Maju, besutan Presiden Jokowi.

Kritik yang dilontarkannya itu justru membuat publik bingung, apakah berbicara sebagai kapasitas Menhan atau Capres terpilih.

“Di sini lah menariknya, makin menguatkan kita untuk mendesak Prabowo segera berhenti dari jabatan Kemenhan. Kritik terbukanya terhadap masalah UKT ini jelas memperlihatkan bahwa sikapnya sebagai Menhan maupun Capres terpilih mulai tumpang tindih,” kata pria yang akrab disapa Ray ini pada Sabtu (25/5/2024).

Ray juga menyoroti banyak aktivitas politik Prabowo yang sudah tidak mengenal hari kerja Menhan atau tidak.

Jabatannya sebagai Menhan juga dianggap tidak optimal ketika terpilih menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024 nanti.

“Sekalipun begitu, masalah ini tidak akan membesar, akan selesai secara perlahan. Tapi, lepas dari soal membesar atau tidak, nampaknya perbedaan pandangan dan sikap seperti ini potensial akan terulang,” jelasnya.

Ray juga mempertanyakan, kapasitas Prabowo yang mengkritik pemerintahan Jokowi saat ini, entah menjadi Menhan atau Capres terpilih.

Namun jika menilik lebih jauh, kata dia, sikap dan pandangan Prabowo itu dilihat dari kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Presiden terpilih.

“Tak jelas benar pernyataan dan sikap Prabowo ini dalam kapasitas apa. Apakah sebagai Ketua Partai atau sebagai Presiden terpilih. Trentu sudah jelas di pernyataan tersebut, bukan dalam kapasitas beliau sebagai Menhan, karena tidak ada hubungan antara jbatannya dengan dunia kampus,” ungkap dia.

Kata dia, pernyataan Prabowo itu merupakan sinyal untuk mengoreksi kebijakan kenaikan UKT ketika memimpin Indonesia di masa mendatang.

Sikap ini juga cenderung menjadi pembeda dengan Jokowi yang terlihat santai dengan perkembangan UKT.

“Sebab pada akhirnya, memang Prabowo lah yang akan kebanjiran kritik bila masalah UKT ini tidak tertangani sejak sekarang. Prabowo akan menerima beban persoalan di masa pemerintahannya, Oktober nanti. Karena itulah, Prabowo berharap masalah ini segera ditangani oleh pemerintahan Jokowi,” pungkasnya. (faf) 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp