Wacana Jumlah Kementerian Prabowo-Gibran Bertambah, Mahfud MD: Semakin Banyak Sumber Korupsi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Adanya wacana menambah jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran dinilai akan memberikan dampak negatif. 

Pasalnya keberadaan jumlah kementerian yang membengkak disinyalir akan menimbulkan masalah baru karena jadi sumber korupsi yang ikut-ikutan bertambah. 

Hal tersebut diungkapkan Mahfud dalam Seminar Nasional "Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan Ke Depan", Rabu (8/5/2024). 

Mahfud mengatakan jumlah kementerian yang bertambah justru dikhawatirkan bakal menambah korupsi di Indonesia lantara sumber korupsi juga ikut bertambah.

"Karena semakin banyak (kementerian) ya semakin banyak sumber korupsi, itu semua (kementerian memegang) anggaran," kata Mahfud yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) itu. 

Mahfud beralasan bahwa seseorang yang memenangkan pemilihan umum (pemilu) biasanya memiliki janji ke banyak pihak sehingga berniat menambah jumlah kementerian untuk mengakomodasi janji-janji itu.

Hal tersebut sudah terbukti karena jumlah kementerian di Indonesia yang kerap kali bertambah setiap pemilu selesai.

"Menteri, dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang ditambah lagi, jadi 60, pemilu lagi, tambah lagi, karena, kolusinya semakin luas. Rusak ini negara," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud pun mengaku pernah mengusulkan agar jumlah kementerian dipangkas, misalnya dengan menghapus kementerian koordinator (kemenko) yang dinilai tak berguna.

Baca juga: Kabinet Prabowo-GIbran Diisukan Membengkak, Pengamat: Ada Kepentingan Bagi-bagi Kekuasaan

Eks calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ini lantas membandingkan jumlah kementerian di Amerika Serikat yang hanya belasan dengan membawai direktur jenderal di setiap unit.

"Asosiasi pengajar hukum tata negara di 2019, itu rekomendasinya dikecilkan jumlah kementerian itu. Bahkan kita mengatakan bahwa kemenko itu tidak harus ada. Rekomendasinya sih, yang direkomendasikan kemenko dihapus," kata dia.

Mahfud mengatakan, semangat dalam membatasi jumlah kementerian itu adalah menghindari peluang meluasnya praktik korupsi.

"Semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan begitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri," ujar mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan itu.

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berencana menambah jumlah kementerian di pemerintahan mereka kelak, dari yang tadinya berjumlah 34 menjadi lebih dari 40.

Gibran mengakui wacana itu sedang terus dibahas dan belum menjadi sebuah keputusan.

"Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu saja ya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5/2024).

Gibran mengatakan, salah satu kementerian yang disiapkan untuk dibentuk adalah kementerian yang akan menangani program makan siang gratis.

Menurut dia, program makan siang gratis mesti ditangani oleh satu kementerian khusus karena pelaksanaan program tersebut cukup kompleks. 

Baca juga: Gibran Akan Telikung Prabowo Susun Kabinet, Politikus PDI-P Ingatkan Itu Hak Prerogatif Presiden

"Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makannya harus dibahas. Ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak sekolah," kata Gibran.

"Tapi, tunggu dulu ya. Ini belum pasti kok masalah kementeriannya. Ditunggu saja dulu," ujar putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak membantah wacana penambahan kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran kelak.

Malahan, ia menganggap wajar jika jumlah kementerian bertambah karena Indonesia merupakan negara yang besar.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar dia melanjutkan.

(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.