Partai Gelora Tak Punya Bargaining Power, Prabowo Diyakini Pilih Berkoalisi dengan PKS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah meyakini Prabowo bakal memilih PKS dibandingkan partai Gelora.

Diketahui belakangan ini PKS dikabarkan akan masuk ke partai koalisi Prabowo-Gibran.

Sementara itu Partai Gelora terang-terangan menolak hal itu.

"Konflik argumentasi antara partai Gelora dengan PKS ini. Saya kira tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam proses koalisi Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet," kata Dedi dihubungi Jum'at (3/5/2024).

Menurutnya hal itu dikarenakan Partai Gelora sebetulnya tidak memiliki bergaining power yang cukup kuat.

Bahkan di internal koalisi Prabowo sekalipun.

"Mereka (Gelora) tidak punya kekuatan apa-apa di parlemen. Padahal pemerintah memerlukan dukungan parlemen untuk menyokong jalannya pemerintahan ke depan," jelasnya.

Atas hal itu ia meyakini PKS bisa masuk ke koalisi partai politik Prabowo-Gibran.

"Kalau ditimbang misalnya apakah kemudian PKS ini bisa masuk atau tidak. Saya kira jelas bisa masuk posisi PKS cukup signifikan di parlemen. Itu akan mempengaruhi dominasi pemerintahan Prabowo," lanjutnya.

Kemudian Dedi juga menjelaskan dari sisi ketokohan  pengaruh politik PKS lebih diunggulkan dibanding partai Gelora.

"Prabowo lebih diuntungkan kalau didukung oleh PKS dibandingkan Partai Gelora. Bahkan kalau Gelora ada di kabinet sekalipun," kata Dedi.

"Saya kira pertimbangannya bukan karena faktor parpol. Tetapi lebih pada faktor personal tokoh-tokohnya yang memang sudah membantu di Pilpres 2024," tandasnya.

Partai Gelora Tak Sudi PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Sekjen Partai Gelora) Mahfuz Sidik buka suara terkait wacana bergabungnya PKS ke kubu Koalisi Indonesia Maju.

Mahfuz Sidik sebut jika PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024).

Baca juga: PKS soal Masuk Koalisi Prabowo, Ahmad Syaikhu: Belum, Nanti Diputuskan Majelis Syuro

Mahfuz Sidik berujar bahwa selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka, WaliKota Solo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz Sidik.

Oleh karena itu, Mahfuz Sidik mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS.

Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Baca juga: Partai Gelora Khawatir Hasil Pemilu 2024, Mahfudz Siddiq: Ada Upaya Gusur dan Geser Suara

Mahfuz Sidik mengungkapkan, selama ini PKS kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

Menurut Mahfuz Sidik, salah satu contohnya adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," jelas Mahfuz Sidik.

Mahfuz Sidik menegaskan, bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," tutur Mahfuz Sidik.

BERITA VIDEO: Gempa 6,5 Guncang Garut, SejumlahRumah dan Bangunan Rusak
 

Ahmad Syaikhu: Belum, Nanti Diputuskan Majelis Syuro

Sementara itu, usai pemilihan umum sejumlah partai berkoalisi dengan kubu pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. NasDem menjadi partai pertama yang bergabung.

PKB juga mengisyaratkan tanda merapat ke pemerintahan Prabowo. Hal tersebut diindikasikan Ketua PKB Muhaimin Iskandar.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan pihaknya belum bisa memastikan langkah PKS untuk masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Belum, ini (PKS gabung koalisi) kan ranah Musyawarah Majelis Syuro, saya sangat menghormati, nanti itu akan diputuskan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro," ucapnya dalam halalbihalal dan syukuran HUT atau milad ke-22 PKS di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakartai Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: PKB Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Persaudaraan 99 Ingatkan Cak Imin Tak Campuri Prerogatif Presiden

Syaikhu mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan yang dibuat oleh Majelis Syuro. 

"Jadi, saya sangat menghormati," imbuhnya.

Syaikhu mengatakan ada banyak pihak yang bertanya-tanya arah politik PKS setelah 10 tahun menjadi oposisi. Lalu, dia meminjam kata-kata Anies Baswedan.

"Saya meminjam kata-kata Pak Anies Rasyid Baswedan, calon presiden yang kita usung, beliau sempat mengatakan baik di dalam, maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Asalkan tujuannya untuk kemaslahatan dan kemajuan rakyat Indonesia," jelas dia

NasDem sambut baik jika PKS gabung pemerintahan

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berbicara pandangannya perihal adanya kemungkinan PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Surya Paloh mengatakan, jika PKS bergabung, maka sikap tersebut baik.

Baca juga: Halal Bihalal PKS Dipenuhi Karangan Bunga dari Petinggi Parpol KIM, Sayang Prabowo tak Hadir

Hal itu disampaikan Surya Paloh saat tiba di Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad ke-22 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

"Pandangan saya semua baik, masalah bangsa ini begitu kompleks. Semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan kebangsaan kita, pada prinsip dasarnya itu baik," tutur Surya Paloh.

Tetapi kata Surya Paloh, pilihan sikap politik tersebut kembali lagi pada PKS.

"Otoritas penuhnya kan ada di kawan-kawan di PKS," ujar Surya Paloh.

Sebelumnya, Surya Paloh memberikan alasan partainya paling jujur dari hatinya, perihal partainya tidak memilih jadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: PSI tak Nyaman Parpol Rebutan Kursi Menteri Prabowo-Gibran, Raja Juli Antoni: Bagus Ada Oposisi

Adapun Partai Nasdem telah menyatakan secara resmi mendukung pemerintah Prabowo-Gibran.

Padahal, pada perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Nasdem menjadi salah partai yang mendukung pasangan nomor urut 1 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Hal tersebut disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara No IV, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

"Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan sudah saya lakukan yang cukup lama," kata Surya Paloh.

"Saya berbicara dari kejujuran hati, dan rasionalitas yang saya miliki. Di mana ada opsi karena dasar bukan saya yang meminta. Tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan. Saya pikir itu lebih baik," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam menilai melemahnya Koalisi Perubahan terlihat dengan upaya Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merapat ke Prabowo-Gibran.

"Pasca-penetapan kemenangan Prabowo-Gibran, Koalisi Perubahan yang tampak garang selama kampanye 2024 lalu, ternyata menjadi koalisi yang paling rapuh dalam kalkulasi pragmatisme politik praktis.

Mendekatnya Nasdem dan PKB ke Prabowo selaku pemenang Pemilu, menjadi indikator yang nyata dan begitu vulgar dari Koalisi perubahan yang terbukti sangat mudah berubah," kata Khoirul dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).

Dia juga menyebut narasi kritis yang digaungkan Koalisi Perubahan ini bukan didasarkan pada hasil kontemplasi mendalam atas kondisi demokrasi bangsa.

Namun, dirinya menilai slogan perubahan yang dipakai kubu Anies-Muhaimin hanya gimmick dan komoditas politik semata untuk meraup suara masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah.

“Hasilnya, saat ini Capres Anies Baswedan yang menjadi simbol narasi kritis seolah ditinggalkan begitu saja oleh partai-partai yang di Pileg kemarin diuntungkan oleh narasi kritis dan mendapatkan coat-tail effects dari ketokohan Anies Baswedan," ucap Khoirul.

Sebelumnya diberitakan, meskipun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi musuh utama dalam Pilpres dengan jurus slepet Cak Imin kepada pasangan Prabowo-Gibran, namun upaya menarik PKB ke dalam pemerintahan baru Prabowo-Gibran tetap penting untuk dilakukan.

Khoirul mengatakan PKB memiliki kekuatan suara di parlemen yang bisa menambal kekurangan dukungan politik Prabowo-Gibran di parlemen. Sehingga pemerintahan baru bisa lebih stabil.

"Kedua, meskipun memiliki hubungan tidak harmonis dengan PBNU, namun PKB merupakan satu-satunya partai politik yang diyakini menjadi representasi dari kekuatan politik kaum Nahdliyyin, yang merupakan kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia," ucap Khoirul dalam keterangannya, Kamis (25/4/2024).

Dia melanjutkan, bahwa saat ini di koalisi Prabowo-Gibran baru ada PAN selaku partai berbasis Ormas Islam Muhammadiyah.

Maka masuknya PKB akan mengokohkan dukungan politik Islam moderat terhadap pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Ketiga, jika Prabowo-Gibran membuka pintu bagi masuknya PKB dan menahan PKS untuk berada di luar, langkah itu akan mencitrakan komitmen ideologis pro-Islam moderat dari pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Keempat, kedekatan Prabowo-Gibran dengan PKB akan mendekatkan pemerintahan baru dengan basis massa Nahdliyyin, di mana basis pemilih loyal PKB terbukti mengalami split ticket voting di Pemilu 2024 lalu.

"Di mana basis pemilih loyal PKB memang tetap memberikan dukungannya di Pileg pada PKB, namun untuk Pilpres lebih banyak mereka mendukung Prabowo-Gibran.

Karena itu, memasukkan PKB ke pemeirntahan baru Prabowo-Gibran setidaknya akan mensolidkan kedekatan pemerintahan baru dengan basis Nahdliyyin yang praktis masih menjadi komunitas Muslim terbesar di masyarakat politik Indonesia saat ini," jelas dia.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09