Menyesal Pernah Istimewakan Jokowi, PDIP Pastikan Presiden dan Gibran Bukan Kader Partai Lagi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--DPP PDI Perjuangan menegaskan Presiden Joko Widodo dan puteranya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi bagian dari partai.

Jokowi dan Gibran juga tidak perlu lagi mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai karena nama mereka memang sudah dicoret dari daftar kader partai.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, Selasa (23/4/2024).

"Saya kira begini ya. Dengan tindakan Pak Jokowi termasuk anak mantunya, seperti saat ini, ya sudah itu bagian dari masa lalu partai," kata Komarudin kepada Kompas.com, ditemui di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Komarudin mengaku enggan ambil pusing membicarakan status keluarga Jokowi lagi di PDIP mengingat pengkhianatan yang mereka lakukan terkait Pilpres 2024.

Menurutnya, partai besutan Megawati Soekarnoputeri itu lebih penting memikirkan apa yang terjadi hari ini dan di masa yang akan datang ketimbang mengurus keluarga Jokowi.

Baca juga: Pengamat: Usai Putusan MK, PDIP Berkoalisi jika Hubungan Probowo dengan Jokowi Retak

"Kita berpikir hari ini dan masa depan, itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus.

Kita pusing juga," ujar Komarudin.

Bahkan, ia menyebut Jokowi dan Gibran tak perlu mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP karena tak lagi dianggap bagian dari partai.

PDIP tidak lagi menunggu keduanya mengembalikan kartu tersebut sebagai penanda berakhirnya status mereka sebagai kader.

Ia juga mengakui bahwa PDIP memberi perlakuan berbeda kepada Jokowi terkait pemberhentian dari kader.

Komarudin mengaku mendapatkan banyak telepon dari kader yang bertanya tentang mekanisme pemberhentian di partai banteng moncong putih.

"Saya dapat telepon banyak dari struktur, di bawah, termasuk teman-teman partai,

'kok kami yang anggota biasa, orang kecil di bawah ini kalau mendukung si calon yang bukan dari PDI Perjuangan, langsung diberi peringatan, dipecat?'

Ya sudah saya sampaikan. Memang bukan diskriminasi tapi pemberlakuan yang sedikit berbeda di situ," ujar Komarudin.

Baca juga: Usai Putusan MK, Megawati Kumpulkan Parpol Pengusung Ganjar, Tentukan Oposisi atau Koalisi