PDIP Tak Kenal Istilah Oposisi, Tapi Pertemuan Prabowo-Megawati Tak Harus Berujung Koalisi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto tidak harus berujung pada sebuah koalisi.

Saat ini PDIP belum membuat keputusan apakan akan berkoalisi atau mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah membenarkan ada rencana pertemuan dua tokoh nasional itu.

Megawati telah mengutus ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk melakukan pertemuan awal dengan Prabowo.

Menurut Basarah, Megawati akan berbicara mengenai masalah seputar kebangsaan dan bertata negara.

"Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan, jika nanti MK memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang Pemilu Presiden," kata Basarah ditemui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Baca juga: Jimly Minta Warga Manfaatkan Idulfitri untuk Rekonsiliasi: Stop Narasi Kebencian, Permusuhan

Basarah menegaskan, hingga kini partainya sendiri belum menentukan sikap apakah akan bergabung dalam pemerintahan selanjutnya atau tidak.

Keputusan itu baru akan disampaikan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif berdasarkan Kongres PDIP. Apalagi, PDIP tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi pemerintah.

"Karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan, kita tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensiil.

Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita pada esensinya adalah mengajarkan gotong royong," ungkap dia.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR ini menilai bahwa gotong royong tidak harus dimaknai semua pihak berada di dalam pemerintahan.

Menurut dia, gotong royong membangun bangsa bisa dilakukan, baik berada di luar maupun dalam pemerintah.

Baca juga: Noel Tuding Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dengan Megawati

"Intinya kita bekerja sama. Kalau kami di luar pemerintahan, maka kami akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan," kata dia.

"Tugas kita di luar pemerintahan itu adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo," ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Sementara itu, soal kapan rencananya pertemuan Megawati dan Prabowo terlaksana, Basarah belum bisa menyampaikan secara gamblang.