Korupsi Harvey Moeis Rp 271 Triliun Bikin Dirut PT Timah Stres, DPR: Presentasinya Mirip Anak SD

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Kasus megakorupsi senilai Rp 721 triliun yang dilakukan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dkk, bikin Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal stres.

Akibatnya, paparan Virsal dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024), amburadul.

Penilaian itu disampaikan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI. 

Beberapa anggota DPR bahkan sempat melontarkan kemarahannya terhadap Virsal.

Pasalnya sejumlah pertanyaan yang diajukan terkait kinerja perusahaan plat merah itu tidak mampu dijawab dengan memuaskan oleh Virsal.

Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung menyebut segala bentuk pemaparan yang disampaikan dalam rapat tidak memberikan informasi penting kepada DPR.

Padahal saat ini, PT Timah tengah diterpa skandal mega korupsi yang merugikan ekologi mencapai Rp 271 triliun.

Baca juga: Prof Bambang Penghitung Nilai Korupsi Harvey Moeis Rp 271 Triliun, Pernah Digugat Rp 500 Miliar

"Jadi ini pertanyaan teman-teman, bahwa penjelasan bapak ini sama sekali idak memberikan informasi apapun."

"Kan banyak informasi yang bisa disampaikan dalam RDP di luar teknis kasusnya," kata Martin.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, juga marah dengan pemaparan Virsal.

Bahkan, dirinya sampai meminta rapat dihentikan lantaran tidak puas dengan pemaparan dari pihak PT Timah.

"Kita selesaikan saja, tutup saja ini pertemuan," ucapnya.

Deddy pun meminta agar rapat digelar kembali di lain kesempatan dan mendesak PT Timah memberikan pemaparan yang lebih komprehensif, termasuk terkait kasus megakorupsi yang menjerat perusahaan tambang tersebut.

"Kami meminta PT Timah memberikan laporan yang lebih terperinci dengan kasus yang sedang hangat.

"Kemudian menjelaskan tata niaga itu kok bisa merugikan. Karena dari tahun 2018, tren harga timah itu naik terus, gak ada cerita (PT Timah) bisa merugi," imbuhnya.

Deddy juga menilai dokumen pemaparan dari PT Timah telah melecehkan Komisi VI DPR.

"Saya yakin semua teman juga akan menanyakan hal yang sama. Tutup saja rapat ini karena laporan ini melecehkan kita seolah-olah tidak ada persoalan," tegasnya seperti dilansir Tribunnews.

Baca juga: Cerita Sandra Dewi Saat Ayahnya Sempat Tidak Merestui Jalinan Cintanya dengan Harvey Moeis

Kemarahan juga disampaikan rekan Deddy di PDIP, Darmadi Durianto. Dia menilai menyebut Virsal tidak siap untuk rapat bersama Komisi VI DPR.

Kendati demikian, Darmadi memaklumi hal tersebut lantaran Virsal baru menjabat sebagai bos PT Timah selama enam bulan.

Ditambah, perusahaan yang dipimpinnya tengah diterpa kasus mega korupsi.

"Saya memaklumi sebetulnya karena Bapak kan masih baru kan, baru enam bulan. Tetapi memang jenis presentasi kayak gini dan jawaban yang Bapak gambarkan itu menggambarkan Bapak tidak siap," ujarnya.

"Saya juga memahami psikologis Bapak memimpin PT Timah habis kena kasus besar. Bapak kelihatan stres sekarang, tidak punya nafsu dan tenaga datang ke sini," lanjut dia.

Kritik dari Darmadi berlanjut dengan menyebut pemaparan laporan dari PT Timah layaknya presentasi siswa SD.

Hal tersebut lantaran Virsal tidak menjelaskan lebih lanjut terkait program-program strategis yang bakal dilakukan PT Timah.

"Bapak nanti jelaskan juga program strategis ini targetnya apa, ada dua. Ini juga tidak terlihat jelas, ini kayak presentasi anak SD," ujarnya.

Terakhir, kemarahan disampaikan oleh anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Harris Turino. Menurutnya paparan yang disampaikan tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan terkait krisis yang tengah menimpa PT Timah yaitu kasus korupsi.

Baca juga: Mulai Terungkap, Beking Kasus Korupsi Rp 271 Triliun Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Berinisial RBS

"Padahal beberapa direksi PT Timah sebelumnya sekarang berada di tahanan. Seharusnya bapak berangkat dari sini dengan suatu persiapan, itu dijelaskan ada masalah apa di PT Timah," ujarnya.

"Ini kan harus dijelaskan. Bukan malah memaparkan laporan keuangan yang hanya seperti ini," sambung Harris.

Tambang di Babel tidak terurus

Sementara itum anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyebut  PT Timah Tbk tidak peduli pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Herman mengungkapkan dirinya mengetahui hal tersebut ketika melakukan kunjungan ke Bangka Belitung.

"Saya pernah berkunjung ke PT Timah, saya sengaja dan berkunjung sendiri ke sana dan biaya sendiri."

"Saya bertanya di sekitar masyarakat di sana, memang PT Timah nggak ngurus itu yang namanya kawasan pertambangannya PT Timah dengan baik," ujarnya dikutip dari YouTube Komisi VI DPR RI.

Dengan kondisi yang dilihatnya tersebut, Herman pun menilai pantas jika banyak bermunculan penambang ilegal di Bangka Belitung.

"Maka itu pantas banyak pemain-pemain ilegal, masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah yang ini di luar konteks manajemen," tuturnya.

Herman pun berharap dibentuknya Panitia Kerja (Panja) bisa memberikan rekomendasi perombakan manajemen terhadap struktur kepengurusan PT Timah.

"Kita butuh manajerial yang strong, butuh direksi yang strong, yang lempeng, yang sesuai dengan tagline-nya "Amanah"," ujarnya.

Produksi timah terus menurun 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk, Ahmad Dani Virsal mengungkapkan adanya penurunan produksi bijih hingga penjualan logam timah pada rentang 2021-2023.

Virsal menjelaskan pada tahun 2021, produksi bijih timah mencapai 24.670 ton dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 20.079 ton.

Penurunan kembali terjadi di 2023 lantaran produksi bijih timah hanya 14.855 ton atau turun 26 persen dari tahun lalu.

"Jadi tiga tahun ini terus turun," ujarnya.

Senada, produksi dalam bentuk logam timah turut mengalami penurunan secara signifikan tiap tahunnya.

Pada tahun 2021, produksi logam timah dapat mencapai 26.465 metrik ton dan terus turun sampai 2023 dengan produksi hanya 15.340 metrik ton.

Hal itu juga berefek pada penjualan logam timah yang turut mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir yaitu 26.602 metrik ton (2021), 20.805 metrik ton (2022), dan 14.385 metrik ton (2023).

Deretan penurunan ini turut berdampak pada pendapat dari PT Timah itu sendiri.

Virsal mengungkapkan pada tahun 2021, pendapat PT Timah mencapai Rp 14,6 triliun.

Namun, di tahun 2022, turun menjadi Rp 12,5 triliun dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan hanya memperoleh pendapat Rp 8,3 triliun.

"Dari sisi kinerja keuangan, karena penurunan volume logam timah dan penurunan harga jual logam dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan pendapat dari penjualan logam timah turun hingga 41 persen," tuturnya.

Adapun pada tahun 2023, PT Timah justru mengalami kerugian hingga Rp 450 miliar.

Padahal di dua tahun sebelumnya selalu memperoleh laba yaitu sebesar Rp 1,3 triliun (2021) dan Rp 1 triliun (2022).

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini PT Timah sedang dirundung kasus korupsi senilai Rp 271 triliun yang melibatkan mantan Direktur Utama.

Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka, termasuk Harvey Moeis dan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim.