Diprovokasi Pendemo Tandingan, Aksi Dukung Pemakzulan Jokowi di Depan Gedung DPR RI Menanas

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, TANAH ABANG — Aksi unjuk rasa tolak pemilihan umum (Pemilu) curang di depan gedung DPR MPR RI, sempat memanas kala kubu yang menolak hak angket memanas-manasi demonstrasi mereka, Jumat (8/3/2024).

Berdasarkan pantauan Warta Kota di lokasi, nampak aksi tersebut terbagi menjadi dua kubu yang dibatasi oleh pagar barikade polisi.

Kubu sebelah kanan merupakan mereka yang menuntut agar DPR RI segera mengeluarkan hak angket.

Sebaliknya, kubu sebelah kiri merupakan kontradiksi dari permohonan mereka.

Sesekali kubu sebelah kiri yang membawa spanduk bertuliskan 'Ditunggangi Kepentingan', berjoget kala kubu kanan menyuarakan orasinya dari atas mobil komando. 

Tak jarang pula, aksi saling sindir terkait 'massa bayaran' disuarakan oleh kubu sebelah kanan.

Beberapa peserta aksi yang termakan provokasi itupun sempat tersulut hingga mendekat ke arah pagar barikade polisi untuk melontarkan kekesalannya.

Namun, hal itu tak berselang lama.

Amarah massa aksi itu berhasil diredam oleh rekan-rekannya. 

Sementara itu, massa aksi yang berada di kubu kanan juga membakar beberapa ban dan sampah-sampah bekas makanan.

Kobaran api itupun membumbung tinggi seiring dengan angin yang menyapu langit Jakarta sore ini.

Untuk informasi, berikut 15 tuntutan massa aksi yang datang untuk menyampaikan aspirasinya di depan DPR RI:

1. Makzulkan Jokowi penjahat demokrasi

2. Adili Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat

3. Hapuskan dinasti politik

4. Adili Komisioner KPU & Bawaslu yang verkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi

5. Tolak hasil quick qount

6. Audit forensik sistem IT KPU

7. Tolak hasil Pemilu curang

8. Laksanakan hak agket DPR - MPR RI terkait Pemilu curang 

9. Usut tuntas grand desain Pemilu curang, terstruktur, sistematis dan massif 

10. Diskualifikasi paslon Pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan massif 

11. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran Pemilu 2024

12. Tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras

13. Tolak kenaikkan harga cabai

14. Tolak kenaikkan harga sembako

15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.

Tak ganggu stabilitas negara

Seperti diketahui, sejumlah elemen dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi atau unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dalam beberapa hari terakhir

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, demo pemakzulan Presiden Joko Widodo tak akan ganggu stabilitas politik di Indonesia, asalkan demo berjalan aman dan juga tertib.

"Saya rasa tidak, aman-aman saja. Kan, kalau demonya dilakukan dengan tertib, aman, dan damai, aman-aman saja," ungkap Ujang, Senin (4/2/2024).

Ujang menyebut aksi demo merupakan bagian dari negara demokrasi.

Di mana setiap masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya.

Termasuk aspirasi tentang tuntutan hak angket pemakzulan Presiden Jokowi yang dilayangkan oleh berbagai Relawan Anies-Muhaimin (Amin).

Sebelumnya diberitakan, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Jumat (1/3/2024).

Adapun elemen masyarakat yang melakukan aksi demo mulai dari mahasiswa, pelajar, dan poros buruh

Tuntutannya adalah mulai dari menolak Pilpres curang, pemakzulan Jokowi hingga mendukung hak angket Pemilu Curang di DPR.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi, Jumat, menjelaskan aksi demo akan dilakukan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan poros buruh.

“Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan poros buruh dengan agenda menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Jokowi, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menolak hasil Pilpres Pemilu 2024,” ujar Susatyo.

Menurut Susatyo, untuk mengawal aksi tersebut, ada sebanyak 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI.

Selain itu, katanya penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar gedung DPR bersifat situasional.

Rekayasa arus lalu lintas, menurut Susatyo akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Kami lihat nanti jumlah massanya. Bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan dengan penyekatan di Pulau Dua,” kata Susatyo.

Begitu juga, kata dia, dengan kendaraan dari jalur dalam tol menuju gerbang keluar di depan DPR/MPR RI akan ditutup dan diluruskan ke arah Slipi.

Refly Harun: Cawe-cawe Istana Hanya Bisa Dikalahkan dengan People Power

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun ikut menghadiri aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Refly Harun menyebut, alasan kehadirannya pada aksi itu ingin turut menyuarakan protes terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia.

Dia menilai, kecurangan dan cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024 hanya bisa dikalahkan dengan people power atau parlemen jalanan.

"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cewe-cewe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun kepada Tribunnews.com ditemui di lokasi demonstrasi.

Baca juga: Anies-Cak Imin Kalah Telak di Jatim, Ratna Juwita: Warga Dicekoki Penyebaran Propaganda

Kemudian diungkapkannya bahwa dirinya meragukan proses pemilu 14 Februari lalu. Menurutnya Pemilu 2024 sudah di desain secara struktur, sistematis dan masif.

"Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.

Atas hal itu ia menilai,  pemilu yang seperti itu tidak bisa afirmasi dan tak bisa dibenarkan.

"Karena itu kita harus berjuang untuk membatalkannya melalui tiga jalan satu jalan people power dengan parlemen jalanan," jelasnya.

Ia melanjutkan cara lainnya yang bisa dilakukan melalui orang-orang partai politik di DPR. 

"Jalan terakhir kita mengetuk hati nurani hakim MK akan pelanggaran pemilu yang luar biasa ini. Kalau di luar negeri MK membatalkan pemilu seperti ini. Salah satu indikatornya adalah tidak boleh pemilu ada intimidasi," tegasnya