Program Makan Siang Gratis Unggulan Prabowo Rp 15.000 Per Anak, Menkes: Kenyang Gak?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran ternyata menjadi agenda sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Padahal hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2024.

Namun hitungan real count pada Selasa (27/2/2024) pukul 13.00 WIB memang menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang telak.

Pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini meraih 58,84 persen, jauh di atas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,46 persen) dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,70 persen).

Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan RAPBN 2025. Program makan siang gratis juga ikut dibahas.

Pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet diungkapkan oleh menteri-menteri ekonomi Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Jika Jokowi Ditendang PDIP, Partai Golkar Siap Jadi Kendaraan Politiknya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, makan siang gratis menjadi salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan.

Pembahasan program ikonik diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih.

Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Dengan begitu, APBN tahun 2025 lebih relevan karena telah mengakomodasi berbagai program pemerintah.

Tahap awal

Namun, ia menegaskan, penyusunan ini baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan disusun setelah hasil hitung manual KPU keluar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah belum memutuskan pagu indikatif dari masing-masing pos pendapatan dan belanja negara.

Dia mengatakan, perencanaannya masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Baru pada bulan depan, pemerintah akan fokus menentukan pagu indikatif, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

Baca juga: Intens Bertemu SBY, Pengamat: Prabowo Ingin Demokrat Tegak Lurus Padanya, Bukan ke Jokowi

"Kalau detail, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," ucap Sri Mulyani seperti dilansir Kompas.com.

Makan siang gratis mulai 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program unggulan Prabowo dan Gibran ini mulai bergulir pada tahun 2025.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, realisasi makan siang gratis mulai tahun depan itu dilakukan secara bertahap.

Karena digulirkan secara bertahap, penerima makan siang gratis akan diprioritaskan untuk kategori tertentu lebih dulu.

Untuk tahap pertama, makan siang gratis akan diperuntukkan bagi balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu. Penerima prioritas ini akan dibahas lebih dahulu oleh kementerian pengampunya.

"Yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya (baru) sampai SMP, kemudian daerah yang stunting tinggi miskin," kata Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian ini menyatakan, pemerintah masih menghitung jumlah penerima prioritas di tahap awal.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut PPP Biasa Dukung Penguasa, Hak Angket Bakal Layu Sebelum Berkembang?

Namun, kata dia, pihaknya sudah memegang daftar calon penerima program makan siang gratis.

Terkait besarannya, program makan siang gratis ini direncanakan sebesar Rp 15.000 per anak.

Menurut dia, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. "Per anak kira-kira Rp 15.000," ujarnya.

Defisit diprediksi hingga 2,8 persen

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah sudah memperhitungkan makan siang gratis saat mengestimasi defisit di kisaran 2,45 persen hingga 2,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk tahun 2025.

"Semuanya harus sudah masuk di (perhitungan defisit anggaran), enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen," kata Sri Mulyani di tempat yang sama.

Jika dilihat, target defisit pada tahun 2025 itu tidak berbeda jauh dibanding tahun 2024.

Pada tahun ini, pemerintah mulanya menargetkan defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.

Terbaru, defisit diprediksi terkerek di kisaran 2,3 persen hingga 2,8 persen karena lonjakan subsidi pupuk dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Namun, jika dibandingkan pada tahun 2023, target defisit tahun depan jauh lebih tinggi.

Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan defisit APBN mencapai 2,84 persen dan sesuai Perpres 75/2023 sebesar 2,27 persen.

Realisasi defisit justru jauh lebih rendah, yaitu mencapai 1,65 persen dari PDB atau senilai Rp 347,6 triliun. Capaian defisit ini menjadi yang terendah sejak tahun 2011.

Secara terpisah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah belum membahas porsi asupan dan pemenuhan gizi seimbang dalam program makan siang gratis yang dianggarkan senilai Rp 15.000 per anak.

Budi menuturkan, rapat kabinet paripurna baru membahas rencana anggaran program unggulan presiden terpilih tersebut.

"Itu (masalah gizi seimbang) belum dibicarakan, ya. Itu belum dibicarakan," kata Budi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Budaya makan siang sudah lama

Budi menuturkan, nantinya pemenuhan gizi dalam program makan siang gratis akan disesuaikan dengan penerimanya, baik balita maupun ibu hamil.

Ia pun mengatakan, makan siang gratis adalah tradisi yang sudah ada di masyarakat, termasuk di berbagai sekolah maupun pesantren.

"Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan saja," ucapnya dikutip dari Kompas.com.

Terkait anggarannya, Budi meyakini akan lebih besar ketimbang program 'Isi Piringku' yang dikategorikan untuk balita, sesuai dengan porsi kebutuhan gizi.

Ia lantas berkelakar mengenai anggaran Rp 15.000 per anak tersebut.

"Sekarang saya tanya, wartawan kalau makan Rp 15.000, kenyang apa enggak?" tanya Budi.

"Enggak," jawab awak media.

"Nah, kalau di Yogya cukup," ucap Budi sembari memasuki mobil.