Program Makan Siang Gratis Unggulan Prabowo Rp 15.000 Per Anak, Menkes: Kenyang Gak?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran ternyata menjadi agenda sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Padahal hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2024.

Namun hitungan real count pada Selasa (27/2/2024) pukul 13.00 WIB memang menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran menang telak.

Pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini meraih 58,84 persen, jauh di atas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,46 persen) dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (16,70 persen).

Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan RAPBN 2025. Program makan siang gratis juga ikut dibahas.

Pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet diungkapkan oleh menteri-menteri ekonomi Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Jika Jokowi Ditendang PDIP, Partai Golkar Siap Jadi Kendaraan Politiknya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, makan siang gratis menjadi salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan.

Pembahasan program ikonik diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih.

Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Dengan begitu, APBN tahun 2025 lebih relevan karena telah mengakomodasi berbagai program pemerintah.

Tahap awal

Namun, ia menegaskan, penyusunan ini baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan disusun setelah hasil hitung manual KPU keluar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah belum memutuskan pagu indikatif dari masing-masing pos pendapatan dan belanja negara.

Dia mengatakan, perencanaannya masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.