Atang Trisnanto Ultimatum Pemkot Bogor untuk Turunkan Harga Beras, Selesaikan Masalah Distribusi

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Harga beras kian meroket di berbagai daerah, termasuk di Kota Bogor.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Harga beras kualitas medium di pasar tradisional Kota Bogor saat ini naik menjadi Rp 16.000 per liter.

Sedangkan stok beras premium kemasan 5 kg dan 10 kg terbatas.

Atang Trisnanto mengatakan, kenaikan harga jelang hari raya seperti Ramadan dan Idulfitri memang kerap terjadi.

Baca juga: Tiga Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Baru, Ini Penjelasan Atang Trisnanto

Namun kali ini menyentuh pada kebutuhan pokok yang paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif.

Ia pun mendorong Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat langkah penurunan harga beras yang melonjak tinggi.

"Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP)," kata Atang di Kota Bogor, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: DPRD Kota Bogor Beri 8 Catatan Penting untuk Pemkot Terkait Raperda Penyertaan Modal

Ultimatum Atang

Atang menjelaskan, langkah pertama agar harga beras turun dengan cara Pemkot Bogor meminta gelontorkan beras dari Bulog.

Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.

Pemerintah, kata Atang, perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.

"Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas," ujar Atang.

Baca juga: Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor dan Keluarga Nyoblos di TPS 73 Taman Sari Persada

Selanjutnya, Atang memandang langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat dengan adanya Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga sekaligus untuk memotong rantai distribusi dari pemasok hingga sampai ke pasar.

Pemerintah, dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan.