Berita Nasional

PDIP dan PKS Satu Sikap Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Hasto: Fokus Pemilu

PKS dan PDIP bersikap sama terkait pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Kedua partai fokus mengawal suara Pilpres.

|
Editor: Rusna Djanur Buana
.(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024), enggan berkomentar banyak tentang pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Hasto hanya menyebut pertemuan itu memperkuat indikasi kecurangan Pemilu. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam.

PDIP fokus menyelesaikan Pemilu 2024 yang dinilai penuh dengan kecurangan.

Meski demikian Sekjen PDIP Hasto Kristinyanto curiga bahwa pertemuan dua tokoh itu semakin menguatkan indikasi terjadinya kecurangan dalam Pemilu.

"Kami fokus menyelesaikan Pemilu. Sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini, bersama PPP, Perindo, Hanura, adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif.

Dan ini disuarakan oleh banyak pihak," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Menurutnya dengan pertemuan itu dugaan kecurangan pemilu semakin jelas.

Sebab, menurut Hasto, proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 belum usai, tetapi pertemuan politik antara Kepala Negara dan ketua umum partai sudah dilakukan.

Baca juga: Pihak Istana Bantah Panggil Surya Paloh, Stafsus Presiden: Beliau yang Ingin Bertemu

"Ya ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai, sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," ujar Hasto.

"Kalau sudah aman-aman yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah langkah seperti itu," ucap dia dikutip dari Kompas.com.

Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Minggu malam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi.

Ia menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh.

“Hal ini sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi. Yang terjadi Presiden yang mengundang Pak Ketua Umum,” ucap Hermawi dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Sikap PKS

Hal serupa disampaikan oleh PKS. Seperti diketahui PKS bersama Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: BREAKING NEWS--Surya Paloh Mendadak Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana, Ada Apa?

Namun saat Surya Paloh bertemu Presiden, Ketua Umum Nasdem itu tidak berkoordinasi dengan PKS maupun PKB.

Juru Bicara PKS M Kholid menyebut pihaknya menghormati langkah Surya Paloh yang mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

PKS pun enggan turut campur lebih jauh soal pertemuan itu karena saat ini ingin fokus lebih dulu mengamankan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“Kami sedang terus pantau dan kawal suara. Saksi-saksi kami sedang bekerja dan berjuang di lapangan memastikan perhitungan berjalan jujur dan adil,” ujar Kholid dihubungi awak media, Senin (19/2/2024).

“Terkait apakah (Surya) sudah ada komunikasi (dengan Ketua Umum PKS)) atau belum saya belum dapat informasinya.

Kalau pun belum ada komunikasi saya kira tidak masalah. Itu hak Nasdem yang kita hargai,” papar dia.

Pada kesempatan yang sama Kholid juga menekankan bahwa PKS belum ingin membicarakan soal posisi politiknya pada pemerintahan 2024-2029.

Baca juga: Surya Paloh Dipanggil Presiden Jokowi, PKB: Tidak Berkoordinasi dengan Kami

Pembicaraan itu, lanjut dia, baru akan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan proses penghitungan suara.

“Musyawarah majelis syuro yang akan menentukan apakah PKS akan koalisi atau oposisi, dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi oleh KPU,” sebut dia.

Terakhir, Kholid meminta publik tak buru-buru mendesak PKS untuk menentukan sikap.

Saat ini, PKS ingin memastikan lebih dulu berapa jumlah kursi parlemen yang didapatkan.

“Jadi sekali lagi, jangan buru-buru, ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas,” imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan Surya tak berkoordinasi dengan ketua umum parpol Koalisi Perubahan terkait pertemuan dengan Jokowi.

Sementara, Jokowi sendiri menganggap bahwa pertemuannya dengan Surya penting untuk dunia politik Tanah Air.

Baca juga: Kolaborasi Usung Ganjar-Mahfud di Pilpres, PDIP dan PPP Beda Nasib di Pileg

Tapi, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak terkait dengan langkah politik Nasdem pada pemerintahan 2024-2029.

Surya paham etika

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pertemuan Surya dengan Presiden malam tidak terkait dengan langkah politik Nasdem pada pemerintahan berikutnya.

Dia menduga, pertemuan itu masih terkait dengan peta politik saat ini di mana Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Pak Surya sangat paham etika lah, bahwa hari ini proses KPU belum selesai, sehingga tidak mungkin akan melakukan pembicaraan-pembicaraan yang kemudian melanggar komitmen demokrasi sendiri

. Jadi, saya meyakini betul bahwa pembicaraan tadi itu hanya sebatas pada pemerintahan 2019-2024,” ujar Ali pada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

“Bicara tentang pemerintahan 2024, saya pikir Pak Surya mestinya bukan ketemu Pak Jokowi, tapi ketemu Pak Prabowo,” sambung dia.

Baca juga: Komeng Berpeluang Besar Tembus ke Senayan, Iwan Fals: Negeriku Tambah Lucu Nih

Meski begitu, Ali mengklaim belum ada komunikasi antara Partai Gerindra dan Nasdem untuk membahas konstelasi politik ke depan.

Ali menuturkan, Surya tak ingin dianggap meninggalkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan penghitungan suara.

“Putusan KPU kan belum selesai, kalau kemudian nanti bertemu sebelum putusan KPU pihak pendukung Anies akan mengatakan Nasdem meninggalkan Anies.

Enggak elok, enggak etis, enggak pantas, bukan teladan menurut saya,” sebut dia.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved