Jawab Luhut Binsar Pandjaitan, Mahfud MD Pastikan Akademisi Akan Semakin Keras Bersuara

WARTAKOTALIVE.COM - Cawapres 03 Mahfud MD jawab pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta para rektor tidak ikut-ikutan mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud MD mengingatkan bahwa peringatan Luhut Binsar Pandjaitan justru membuat para akademisi semakin keras untuk bersuara mengkritik Presiden Jokowi dan pemerintahan.

“Silakan Pak Luhut bilang gitu dan rektor-rektor semakin keras bersuara,” ucap Mahfud MD seperti dimuat Facebook Kompas.com pada Rabu (7/4/2024).

Mahfud MD juga menampik bahwa kritik para akademisi dan rektor terhadap pemerintahan Jokowi sebagai bentuk politisasi saat Pilpres 2024.

Mantan Menko Polhukam itu pun mempersilakan Luhut Binsar Pandjaitan membuktikan pernyataannya sendiri.

Menurut Mahfud MD justru sebalikan, pemerintahan Jokowi terbukti hendak menggiring opini masyarakat dengan memaksakan para rektor membuat testimoni baik tentang pemerintahan.

Hal itu kata Mahfud MD, justru membuktikan bahwa pemerintah yang memakai rektor sebagai alat pemenangan Paslon tertentu di Pilpres 2024.

“Itu pendapat Pak Luhut, kalau saya anggap itu gerakan moral murni karena mereka tidak pihak paslon manapun dan kampanyekan palson siapapun, jadi apa politisisasinya,” ucap Mahfud MD.

“Justru ada langkah-langkah tandingan yang ingin memenangkan calon tertentu itu,” imbuh Mahfud MD.

Diketahui sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 31 Januari 2024.

Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Baca juga: Disebut Tidak Bisa Kerja, Gibran Rakabuming Raka Anggap Ahok Seperti Mentornya

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata guru besar psikologi UGM itu melanjutkan.

Langkah UGM ini kemudian diikuti oleh sivitas akademik dari berbagai perguruan tinggi lain, mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Syarif Hidayatullah Tangerang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.