Sri Mulyani Bicara Bansos: Duitnya dari APBN, Rakyat Harus Terlibat dan Berhak Ikut Mengawasi

Di samping itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan, seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).

Pada 2024, Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: BREAKINGNEWS: Keluarkan Memorandum, Ahok Mundur dari Pertamina Pilih Dukung Ganjar

“Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen APBN yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara.

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.

Surya Paloh sebut mencurigakan

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut, gelontoran dana bantuan sosial (bansos) Rp 496 triliun menjelang Pemilu 2024 menimbulkan kecurigaan.

Baca juga: VIDEO Ganjar Kampanye di Tuban, Ungkap Tiga Langkah Tekan Angka Pengangguran

Surya mengatakan, jika memang masyarakat membutuhkan, ia ingin bansos itu diberikan dalam banyak waktu, tidak hanya menjelang pemilu.

“Jangan karena ada pemilu saja. Itu barangkali orang bisa menduga apa maksud sebenarnya,” kata Surya saat ditemui awak media selepas kampanye terbuka di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).

“Jadi pikiran-pikiran yang mengundang tanda tanya, mengundang kecurigaan, yang saya itu tidak perlu ada,” kata dia.

Menurut Surya, pemerintah seharusnya melihat stabilitas di masyarakat hari ini yang membuat semua pihak nyaman dan tenang.