Inul Daratista Komplain Pajak Hiburan Mau Naik, Menparekraf Sandiaga Uno Gercep, Ini Katanya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pedangdut Inul Daratista yang juga menggeluti usaha karaoke, kini sedang resah.

Inul khawatir jika pemerintah benar menaikkan pajak hiburan antara 40 persen hingga 75 persen.

Sebab, jika terealsasi, Inul memastikan usahanya bakal gulung tikar.

Baca juga: Sandiaga Uno Tegaskan Keberpihakan, Ungkap Kenaikan Pajak Hiburan yang Disepakati Para Pengusaha

Dia membagikan sebuah video di X, tampak bisnis karaoke miliknya terlihat sepi, sebab adanya penurunan minat masyarakat pada tempat hiburan.

Terutama selama libur akhir pekan, dampak langsung dari kenaikan pajak tersebut.

"Ini hari Sabtu, kita lihat kondisinya sekarang. Sepi kan," ucap Inul Daratista dalam video yang dibagikan di X, dikutip Senin (15/1/2024).

Pada kesempatan ini, Inul menjelaskan tempat karaokenya sudah menerapkan pajak 25 persen, itu pun banyak pengunjung yang mengeluh.

Baca juga: Tanggapi Santai, Inul Daratista Dibully Warganet Setelah Unggah Video Lawas Saat Masih Gemuk

Bahkan pada hari libur, hanya dua ruangan yang terisi oleh pengunjung.

Oleh karena itu, Inul Daratista resah jika diterapkan pajak 40-75 persen, usaha rumah karaoke yang dikelolanya berpotensi untuk gulung tikar.

Bukan tanpa alasan, sebagai pengusaha, ia tidak mampu membayar pajak yang tinggi, dan karyawan-karyawan yang bekerja di sana juga berisiko kehilangan pekerjaan.

Inul kemudian mengajukan permohonan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, untuk meninjau kembali besaran pajak hiburan yang dianggap terlalu tinggi di kalangan pelaku bisnis.

"Buat pak Menteri pak Jokowi juga, tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi karena ketika bapak naikan pajak banyak orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi," ucap Inul Daratista.

"Jadi buat pak Sandiaga, saya tunggu ngopi nya pak. Biar kita gak gelisah," pungkasnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno merespons protes yang dilayangkan Inul.

Menurut dia, para pengusaha tidak perlu khawatir berlebihan dengan adanya polemik tersebut.

Lantaran saat ini masih dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah memastikan semua kebijakan untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha.

Sandi mengatakan, pasca pandemi Covid-19 pemerintah terus berupaya membangkitkan sektor industri.

"Kami tidak akan mematikan industri parekraf karena industri ini baru saja bangkit pasca pandemi, dan membuka 40 juta lebih lapangan kerja," ujar Sandi mengutip penjelasannya dalam akun instagramnya, Senin (15/1/2024).

Nantinya, seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor industri menjadi kuat.

Harapannya tentu sektor industri bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja.

Pihaknya mengklaim, tidak akan menutup mata atas masukan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Sandi menyebut, siap mendengar setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

"Kami akan terus berjuang untuk kesejahteraan pelaku parekraf, untuk terciptanya lapangan pekerjaan, dan kami pastikan tidak akan mematikan industri parekraf yang sudah bangkit ini. Mbak @inul.d dan teman-teman semuanya, terima kasih atas aspirasinya," tuturnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News