Mahfud MD Akan Usut Oknum yang Dorong Satpol PP Nyatakan Dukung Gibran Rakabuming

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

WARTAKOTALIVE.COM - Cawapres sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari aksi Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Cawapres Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya viral video sejumlah anggota Satpol PP berseragam menyatakan dukungan kepada Cawapres Gibran Rakabuming.

Bahkan, masih memakai seragam Satpol PP tersebut memajang foto wajah Gibran Rakabuming Raka.

Dikutip dari Tribunnews.com Menko Polhukam RI Mahfud MD pun menyayangkan aksi tidak netral Aparatur Sipil Negara (ASN) di Garut, Jawa Barat tersebut.

Mahfud mengatakan hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan mengingat hal tersebut pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan.

Satpol PP, kata dia, diangkat untuk membantu pemerintah melayani masyarakat.

Mahfud MD menduga ada yang mendorong aksi dukungan yang dilayangkan oleh ASN tersebut.

Ia berjanji akan mengusut orang yang mendorong para Satpol PP tersebut berani menyatakan dukungan ke Cawapres.

"Kalau lalu memihak begitu itu sudah melanggar dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar, atau orang dalam, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu (3/1/2024).

Mahfud MD mengingatkan TNI, Polri dan ASN menurut Undang-Undang harus betul-betul netral.

Hal itu juga kata Mahfud MD sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Mahfud MD Bongkar Persiapan Ganjar Pranowo Jelang Debat Pilpres 2024 Ketiga

"Perintah presiden berkali kali, terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi presiden bersama Mendagri dan Panglima, dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kesiapan pemilu di Istora Bung Karno (Senayan)," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu (3/1/2024).

"Presiden menekankan di situ, ASN TNI Polri harus netral, karena ini perintah presiden sudah berkali-kali," sambung dia.

Sebagai Menko Polhukam, Mahfud juga menegaskan hal tersebut kepada masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, karena netralitas TNI, Polri, dan ASN bukan hanya perintah presiden melainkan juga perintah Undang-Undang

"Dan setiap pelanggaran tentu akan ditindak," kata Mahfud.

(Wartakotalive.com/DES/Tribunnews.com)