Pilpres 2024

Di Kala Gibran Bela Program Ayahnya, Sebut Banyak yang Gagal Paham Soal IKN

Cawapres Gibran Rakabuming Raka membela program yang dicetuskan ayahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pembangunan IKN

Editor: Desy Selviany
Warta Kota/Alfian Firmansyah
Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan visi misi soal isu ekonomi dalam debat cawapres sambil tunjukkan gestur saranghaeyo dengan ibu jari dan telunjuknya kepada penonton.  

WARTAKOTALIVE.COM - Cawapres Gibran Rakabuming membela program yang dicetuskan ayahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pembelaan itu diungkapkan Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres yang diselenggarakan KPU di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat (22/12/2023).

Wali Kota Solo itu awalnya mendapatkan pertanyaan dari panelis, mana yang lebih penting terkait dengan alokasi anggaran apakah untuk infrastruktur atau untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Gibran Rakabuming kemudian mengungkit soal IKN yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi.

Gibran menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak melulu mengandalkan APBN. Misalnya saja IKN yang dicetuskan pemerintah saat ini.

Pembangunan IKN kata Gibran Rakabuming hanya 20 persen alokasi dana dari APBN. Sementara sisanya berasal dari investasi swasta dan luar negeri.

“Banyak yang gagal paham, tidak semua pembangunan IKN memakai APBN yang digunakan hanya 20 persen,” ucap Gibran Rakabuming.

Baca juga: Sedang Berlangsung, DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan KPU Tetapkan Gibran Rakabuming Jadi Cawapres

Maka kata Gibran, bukan tidak mungkin pembangunan infrastruktur sejalan dengan pembangunan SDM.

Terpenting kata Gibran ialah inovasi untuk mencari sumber pembiayaan. Bahkan pembangunan SDM juga alokasi dananya bisa dari corporate social responsibility (CSR).

Diketahui memasuki Pilpres 2024, pembangunan IKN menuai kontroversi. Suara kontra utamanya dinarasikan oleh Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Anies menilai, pembangunan IKN tidak tepat karena di Kalimantan terdapat problem infrastruktur yang lebih penting diselesaikan.

Misalnya saja membangun sekolah rusak, membangun jalan tol, dan jalur kereta api.

Penggunaan uang untuk membangun infrastruktur itu dirasakan oleh masyarakat.

“(Jika IKN) sementara, yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparatur sipil negara (ASN) bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian,” kata Anies.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved