Wuihh, Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Telah Rp 1 Triliun per Hari

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Program makan siang dan susu gratis pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran membutuhkan biaya Rp 1 triliun per hari.

Setahun kurang lebih dibutuhkan anggaran Rp 300 triliun.

Hak tersebut diungkapkan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat memaparkan perincian terkait data penerima manfaat makan siang dan susu gratis apabila pasangan Prabowo-Gibran terpilih pada Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah memerinci, akan ada 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis.

“Anak-anak SD, SMP, SMA ada 44 juta. Anak balita 30 juta, ditambah di pesantren 5 juta, ditambah ibu hamil 3 juta, jadi 82,9 juta. 82,9 juta ini kami coba pikirkan untuk diberikan makan siang dan susu gratis,” kata Burhanuddin dalam paparannya.

Baca juga: Aksi Gibran Bakar Semangat Suporter di Debat Capres Bakal Dievaluasi KPU

Burhanuddin memprediksi, dengan jumlah tersebut, biaya yang dibutuhkan senilai Rp 1 triliun per hari. “Jadi setahun itu (kira-kira) Rp 300 triliun,” ujarnya seperti dilansir Kompas.com.

Dari program tersebut, lanjut Burhanuddin, dibutuhkan 45.000 dapur yang harus dibangun.

“Bukankah itu lapangan kerja? Pak Prabowo mengatakan pada saya, ‘Kita rekrut sarjana-sarjana baru’,” kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Ketua Tim TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menyebutkan, pasangan Prabowo-Gibran memang menargetkan 82,9 juta warga menerima manfaat makan siang dan susu gratis.

Namun, sebut Budisatrio, target itu baru akan tercapai pada 2029.

“Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029.

Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran, atau sumber lainnya,” kata Budi dalam siaran pers, Selasa (5/12/2023).

Budi mengatakan, Prabowo tidak serta-merta membuat anggaran yang besar pada tahun pertama apabila terpilih menjadi presiden 2024.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Pastikan Gibran Bakal banyak Bicara pada Debat Pertama Cawapres

“Semua akan dilakukan secara bertahap. Ada skala prioritas. Tapi saya tekankan, tak ada pengalihan dari BPJS, KIP, KIS. Itu tidak benar,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Budi mengatakan, program makan siang dan susu gratis adalah salah satu program andalan dari Prabowo-Gibran yang akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat.

“Kekhawatiran emak-emak tentang konsumsi makan siang yang bergizi anak saat sekolah akan terbantu. Anak-anak juga bisa belajar tenang dengan perut yang kenyang,” kata Budi.

“Perputaran ekonomi rakyat juga langsung meningkat karena rantai pasok program ini berasal dari UMKM-UMKM setempat,” tutur dia.

PSI yakin Prabowo lanjutkan program Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman menilai duet Prabowo-Gibran sebagai pasangan yang paling jelas menjadi penerus kerja-kerja baik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penilaian tersebut disimpulkan setelah mencermati debat capres-cawapres yang berlangsung di Kantor KPU pada Selasa (12/12/2023) malam.

“Kita mendengar sendiri, dalam paparan sepanjang debat, Pak Prabowo akan melanjutkan kebaikan Pak Jokowi.

Di pernyataan pamungkas, Pak Prabowo tegas mengatakan Koalisi Indonesia Maju siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu,” ujar Andy.

Andy menyampaikan, Prabowo juga mengingatkan bahwa Jokowi adalah Presiden RI yang paling sering ke Papua dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara mengesankan.

Baca juga: Prabowo Kena Mental, Pengamat Politik: Debat Capres Bisa Ubah Keputusan Pemilih

Prabowo menyebut Jokowi telah berkunjung ke Papua sebanyak 19 kali sejauh ini.

"Ketika capres lain lupa atau melupakan, Pak Prabowo mengingatkan publik tentang data tersebut.

Di masa Pak Jokowi, Papua benar-benar diperhatikan dan karena itu kebijakannya layak diteruskan" tutur dia.

Sementara itu, Andy menyinggung hasil survei terkini yang memperlihatkan hampir 80 persen rakyat puas dengan kinerja Jokowi.

Menurut dia, ini merupakan anomali karena biasanya pada akhir periode kedua tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah merosot.

“Ketika kepuasan rakyat demikian tinggi, tidak masuk akal jika harus memilih calon-calon yang tidak berkomitmen meneruskan kerja-kerja baik Pak Jokowi,” ujar Andy.