Debat Capres Perdana Bahas Pemberantasan Korupsi, ICW Minta Paslon Tak Cuma Jualan Retorika

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari soroti tiga hal  terkait debat capres perdana malam ini yang bakal membahas pemberantasan korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Diketahui debat perdana capres akan digelar di Kantor KPU RI pada Selasa (12/12/2023). 

Tema debat perdana untuk capres di antaranya pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Tari menyebutkan, masalah pemberantasan korupsi dan HAM merupakan permasalahan besar yang harus diselesaikan pemimpin Indonesia selanjutnya.

Baca juga: Jelang Debat Capres-Cawapres di Kantor KPU Malam Ini, Jalan Imam Bonjol Sudah Ditutup

Kata Tari masyarakat ingin melihat bagaimana ketiga  capres, bisa menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. 

"Tak hanya kemudian hanya menyampaikan sesuatu yang bersifat umum atau retorika. Misalnya ada pendidikan anti korupsi, ada penyuluhan anti korupsi, ada lembaga anti korupsi," katanya kepada Tribunnews.com di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2023).

Menurutnya hal yang bersifat umum seperti itu tidak ingin dilihat masyarakat. Tapi bagaimana program-program yang digagas, bisa menyasar permasalahan pemberantasan korupsi.

Lalu ia menyebutkan bahwa korupsi banyak terjadi di penegakan hukum. Menurutnya penting untuk capres menyampaikan bagaimana mereformasi penegakan hukum. 

Baca juga: Lewat Depan Rumah Pemenangan Prabowo, Massa Pendukung Ganjar Bunyikan Klakson dan Salam Metal 3 Jari

"Ketika ada penanganan kasus korupsi lebih efektif dan efisien. Dan yang terpenting tidak ada korupsi lagi. Kita sudah banyak melihat penegak hukum menjadi tersangka kasus korupsi," jelasnya.

Tari lalu menyoroti bagaimana para capres bisa menyampaikan masalah konflik kepentingan. Ia menyebutkan konflik kepentingan banyak sekali terjadi pada masa pemerintahan terakhir Presiden Jokowi.

Konflik kepentingan tersebut dalam rangka jabatan, kata Tari. Ia lalu mencontohkan misalnya komisaris BUMN menjabat juga di Kementerian. 

"Ini juga harus disampaikan bagaimana mengelola itu. Jangan kemudian konflik kepentingan ini menjadi suatu hal yang wajar. Karena sekarang arahnya itu terkesan menjadi diwajarkan," tegasnya.

Terakhir kata peneliti ICW itu, bagaimana memperkuat lembaga anti korupsi. 

"Kita tahu berapa tahun belakangan ini bagaimana terjadinya pelemahan di KPK. Jadi bagaimana memastikan lembaga anti korupsi ini bisa kembali seperti perannya seperti dahulu," tegasnya.