Takut Nggak Dibayar, Onta Selektif Terima Orderan Kaos Kampanye dari Caleg

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Miftahul Munir

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Jelang Pemilu 2024, sejumlah pengusaha sablon kaos dan konveksi selalu dibanjiri orderan dari Partai Politik, Caleg maupun para pendukung Capres-Cawapres.

Namun berbeda dengan tempat sablon Onta Oblong di Jalan Purimas II, Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur baru menerima orderan satu kali.

Orderan kaos sebanyak 3.000 sampai 3.500 itu dari salah satu Calon Legislatif DPR RI Masinton Pasaribu.

Pemilik sablon bernama Onta mengaku, orderan dari Masinton diterima secara bertahap.

"Pertama order sekira 1.000 terus nambaj terus sampai terakhir kalau tidak salah sudah 3.500 kaos," ujar Onta kepada Warta Kota, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Direktur Nusakom Bongkar Dugaan Keterlibatan Istana Mobilisasi Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran

Menurut Onta, Masinton Pasaribu pesan kepada dirinya karena rumah pribadinya tepat di belakang kiosnya.

Sehingga, sebelum Masinton berangkat beraktivitas selalu datang untuk memesan orderan kaos jelang kampanye.

Namun, Masinton tidak seperti orderan partai karena ia memesan bahan kaos combed 30 s.

Sebab, politisi PDIP itu ingin masyarakat bisa menggunakan kaos yang dibuatnya tidak hanya sekali pakai saja.

"Kalau bahan biasanya kan hyget, itu bahan enggak bisa dipakai berkali-kali. Beliau mintanya bahan yang bagus," ungkapnya.

Satu kaos combed 30 s ia hargai Rp 50.000 dan ia meminta bayaran atau uang muka sebesar 85 persen.

Ia juga memilah-milah orderan dari berbagai Caleg maupun Parpol ketika sablon kaos.

Jika tidak menyanggupi untuk membayar uang muka 85 persen, maka Onta tidak mau mengerjakan orderan tersebut.

"Iya takutnya kan enggak dibayar sudah jadi malah enggak diambil, banyak dari Bogor ada juga kemarin tapi karena enggak mau bayar 85 persen jadi enggak saya ambil," tegasnya.

Ia pun senang dengan Masinton Pasaribu karena mau menggunakan jasanya untuk membuat kaos.

Onta berharap, Masinton Pasaribu puas dengan hasil kaos buatannya untuk kebutuhan kampanye nanti.

"Saya kerja berempat, saya sih enggak terlalu cari ya, karena banyak yang minta ke saya tapi saya sortir saja," imbuhnya. 

Beralih ke kampanye digital

Euforia Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024 belum terasa khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Diketahui, Pasar Senen menjadi salah satu sentra penjualan atribut Pemilu terutama di kawasan Blok III.

Jelang masa kampanye yang tinggal hitungan hari atau satu pekan lagi, para pedagang mengaku masih sepi pesanan.

Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira buka suara terkait hal itu.

Dia membeberkan alasan masih sepinya peminat atribut kampanye.

Baca juga: Parpol dan Caleg Cueki Imbauan Bawaslu, Alat Peraga Kampanye Masih Banyak Mejeng di Jakarta Barat

"Sekarang memang ada kecenderungan kenapa banyak keluhan di pelaku usaha atribut dan percetakan, mengapa sudah masuk pendaftaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) misalnya untuk capres masih sepi minat untuk membeli atribut. Pertama ada pergeseran juga kampanyenya menggunakan kampanye digital sehingga percetakan dan atribut fisik jumlahnya tidak sebanyak Pemilu sebelumnya," ucap Bhima kepada Wartakotalive.com belum lama ini.

Selain mulai beralihnya kampanye digital, Bhima juga menyebut rekanan di partai yang memiliki bisnis atribut kampanye turut dimanfaatkan.

"Kedua itu memang ada kecenderungan juga misalnya saja di internal partai ada rekanan bisnis di bidang percetakan itu dia daripada mencetak di pelaku usaha lainnya ya di rekanan bisnisnya dan itu juga bisa berpengaruh terhadap persaingan di pasar percetakan dan atribut Pemilu," jelas dia.

Bhima menjelaskan, ketimbang memasang atribut, peserta kampanye lebih memilih untuk memberikan sembako atau uang tunai untuk menarik dukungan kepada masyarakat.

"Ketiga memang dipasang baliho itu ada tetap cuma banyak juga yang memilih untuk menyimpan uang mempersiapkan politik uang atau bagian-bagi sembako, bagi-bagi uang tunai yang dipikir jauh lebih efektif dibandingkan mencetak atribut Pemilu," ungkapnya.

"Apalagi kondisi sekarang masyakarat menghadapi tekanan ekonomi khususnya masyakarat bawah sehingga atribut Pemilu belum terlalu efektif daripada bagi-bagi sembako," tambah Bhima.

Dia juga menjelaskan, pada Pemilu 2014 dan 2019 tak ada peningkatan omzet siginifikan bagi para pelaku usaha atau UMKM.

"Tetapi kalau dilihat dari 2014 dan 2019 (Pemilu) sebenarnya kontribusi Pemilu terhadap produk domestik bruto Indonesia itu kecil hanya berkisar 0,3 sampai dengan 0,5 persen. Jadi Pemilu saja tidak cukup mendorong omzet UMKM naik secara keseluruhan, harus ada pemulihan daya beli menjaga inflansi tetap terkendali, suhu bunganya juga tidak boleh naik terlalu tinggi dan itu syarat-syaratnya," jelas dia.

Baca juga: Pemilu 2024 Diprediski Kacau, Kampanye Belum Mulai Bawaslu Terima Banyak Laporan Dugaan Pelanggaran

Dia tak menampik, bahwa memang beberapa usaha juga ada yang terdongkrak penghasilannya dari adanya pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Sebenarnya beberapa usaha memang terdongkrak ada momentum musiman salah satunya percetakan sablon atribut Pemilu, jasa transportasi itu banyak yang disewa juga. Jasa transportasi bahkan satu tahun sebelumnya untuk kunjungan ataupun kampanye dari para kandidat caleg sampai kemudian kandidat capres misalnya dan tim pemenangannya (sudah dipesan)," ungkap dia.