Program KPR untuk Semua, Pakar: Optimis, Anies Punya Rekam Jejak di Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pakar yang juga pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengaku optimis dengan program kerja Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan terkait dengan program KPR untuk Semua.

“Harus (optimis), karena rumah adalah HAM. Amanat UUD dan berbagai UU, dan sudah ada berbagai instrumen, termasuk TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat). Tinggal dijalankan dengan perbaikan dan ditambah hal hal baru, misalnya: terbuka untuk kelompok, dan pemanfaatan tanah pemerintah dan tanah negara bebas,” kata Marco pada Sabtu (11/11/2023).

Ia menambahkan, Anies memiliki rekam jejak di Jakarta, dengan metode kerja dan kemauan politik atas dasar HAM.

Karena itu, ia yakin program ini bisa terwujud di level nasional.

“Anies punya rekam jejak di Jakarta, metode kerja dan political will atas dasar HAM yang harus itu. Pentahapan yang jelas. Jadi, ya, bisa terwujud di level nasional! Masyarakat harus rajin mengingatkan dan menuntut saja. Kan janji harus ditagih,” katanya.

Sebelumnya Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berkomitmen menjadikan persoalan perumahan rakyat sebagai agenda strategis nasional, saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Jumat (10/11/2023).

Nantinya persoalan perumahan rakyat akan menjadi bagian dari tugas penting yang dikerjakan badan atau kementerian yang menangani bidang perkotaan. Bagi Anies rumah merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Marco menambahkan, salah satu cara penting mempercepat penyediaan rumah adalah mempermudah KPR untuk semua golongan, di desa maupun kota. 

“Ada kekurangan besar sekali yang harus dikejar. KPR juga harus dapat diakses bukan hanya oleh/untuk keluarga perseorangan, tetapi harusnya juga oleh/untuk kelompok (perhimpunan, koperasi, dan lain-lain),” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, KPR juga dapat diakses oleh pihak yang ingin membangun sendiri, bukan membeli melalui pengembang, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Langkah Anies Atasi Persoalan Perumahan 

Anies Baswedan menyampaikan langkah dan strategi mengatasi persoalan perumahan di tanah air, seperti backlog, pendanaan, insentif pengembang, dan lainnya dalam acara dalam Talkshow Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Jumat (10/11/2023).

Anies menjelaskan bahwa sektor perumahan melibatkan berbagai sektor utama melalui kebijakan moneter dan fiskal.

Kebijakan moneter berpengaruh terhadap suku bunga bank dan kebijakan fiskal melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terkait dengan insentif.

Selanjutnya, kata dia, sektor utama antara lain lembaga keuangan, terutama perbankan. Kemudian terkait dengan kebijakan tata kota atau tata ruang.

"Artinya, pembangunan perumahan melibatkan banyak sektor berbeda-beda. Oleh sebab itu, semua sektor yang terlibat harus memiliki rujukan ideologi, memiliki nilai, yang harus dipegang," tuturnya.

Anies menegaskan, ada 4 langkah utama untuk membangun sekaligus menyelesaikan permasalahan sektor perumahan di Indonesia.

1) Berlandaskan ideologi (UUD 1945 Pasal 28H (4) dan prinsip keadilan sosial.

2) Kebijakan kolaboratif yang berpegang pada ideologi dan prinsip keadilan sosial.

3) Reformasi pembiayaan perumahan.

4) Menciptakan kesetaraan yang sama bagi semua baik bagi pelaku usaha di sektor perumahan maupun bagi semua warga untuk memiliki rumah.

Anies menjelaskan berdasarkan Pasal 28H (4) UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

"Kemudian melalui prinsip keadilan sosial untuk membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Prinsip itu yang akan dipegang."

Terkait dengan kebijakan, Anies memiliki visi dan misi untuk membangun 2 juta rumah per tahun di pusat-pusat kota. Anies akan memberikan insentif pembangunan rumah untuk semua.

Kemudian, kebijakan kolaboratif dengan berpegang pada konstitusi, ideologi, nilai, dan prinsip.

"Semua harus mendapatkan akses hunian dengan kesempatan sama dan setara."

Dia memahami, berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat backlog 12,7 juta rumah.

Kemudian, ada tambahan permintaan tiap tahun sekitar 900.000 rumah seiring dengan data 1,7 pernikahan baru tiap tahun.

Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan kolaboratif harus menjawab persoalan dari data tersebut.

Selanjutnya terkait dengan reformasi pembiayaan perumahan, Anies memastikan agar kredit kepemilikan rumah (KPR) bisa diakses oleh semua.

"Visinya agar 'kapan punya rumah" berubah menjadi 'keluarga punya rumah'," ungkap Anies.

Dia menambahkan, melalui reformasi pembiayaan/pendanaan ini, semua pengembang (besar, menengah, kecil) memiliki akses sama terhadap pendanaan dan insentif yang ada.

"Jadi pengembang kecil, individu yang membangun rumah sendiri, dan koperasi bisa mendapatkan insentif," jelasnya.

Menurutnya, prinsip utama agar suplai kebutuhan rumah itu ditopang dengan sistem pembiayaan yang membuat:

1) Suku bunga menjadi lebih rendah.

2) Mekanisme jauh lebih mudah, tidak hanya pekerja sektor formal, tapi juga sektor informal/nonformal dan pekerja independen memperoleh akses dan kemudahan terhadap pembiayaan perumahan.

Anies menjelaskan langkah keempat, untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua.

Menurutnya, pelaku usaha/pengembang baik skala besar, menengah, dan kecil, bahkan koperasi dan individu yang membangun rumah sendiri harus memiliki kesempatan yang sama.

Menurutnya, selama ini justru sebagian besar membangun rumah sendiri, yaitu 83 persen, sedangkan rumah yang dibangun pengembang hanya 4,1 persen.

Oleh sebab itu, bagi yang membangun rumah sendiri, Anies akan menyiapkan skema yang memungkinkan agar warga biasa pun dapat membangun rumah walaupun itu harus dikerjakan sendiri.

Kemudian jika individu-individu itu dalam membangun rumah sendiri harus melibatkan pengembang/kontraktor skala kecil, maka harus diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan.

Atasi Backlog 12,7 Juta Rumah

Advokat Perumahan Rakyat yang juga Wakil Ketua The HUD (Housing and Urban Development) Institute Muhammad Joni optimistis Anies Baswedan bisa mengatasi persoalan perumahan rakyat bila ia mendapat kesempatan untuk memimpin negeri ini pada Pilpres 2024 mendatang. 

Karena calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut telah memetakan masalah dan menyiapkan solusi terutama terkait backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) saat ini, yang mencapai sebanyak 12,7 juta rumah.

"Yang pasti kita memungut kata kunci pokok kebijakan, yakni transformasi perumahan rakyat dalam pembangunan perkotaan, dan reformasi pembiayaan alternatif pro perumahan rakyat. Dia bahkan memetakan masalah konkret, di mana backlog itu ada, siapa saja, lokasi di mana dan berapa lama bisa diselesaikan. Dia juga menyampaikan strategi dan terobosan. Jadi konkret, bukan cuma gagasan kebijakan. Langsung kepada karya dan kapan timeline dilaksanakan, berapa lama dibereskan," ujarnya.

Joni menyampaikan itu usai mengikuti pemaparan Anies Baswedan sebagai narasumber dalam talkshow "Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat pada Pemerintahan yang akan Datang" yang digelar Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat, 10 November 2023.

Keyakinan tersebut juga, karena Joni melihat rekam jejak Anies Baswedan semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, Anies telah melakukan banyak terobosan terkait pemenuhan hunian rakyat ini yang dikenal dengan Jak Habitat.

Salah satunya lewat transformasi Kampung Susun Bahari Akuarium.

"Banyak terobosan lah. Misalnya Kampung Susun Akuarium yang semula tergusur, KTP dibekukan, akses bantuan dihempang, menjadi (warga) memiliki hak untuk bermukim, mempunyai status legal hak yang pasti untuk lingkungan kehidupan yang layak, bahkan menjadikan mereka (penghuni) sebagai komunitas berdaya via koperasi (sebagai pengelola)," ujar Joni, yang juga seorang advokat dan penulis buku 'Ayat-Ayat Perumahan Rakyat' (2018) dan 'Ayat-Ayat Kolaborasi Jakarta Habitat' (2022). 

Menariknya lagi, bagi dia, istilah from zero to hero juga layak disematkan kepada hunian komunitas yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara tersebut.

Karena Kampung Susun Akuarium berhasil menyabet penghargaan Innovation Awards 2023 dari Asia Pasific Housing Forum bulan lalu.

"Kampung Akuarium juara dalam hal pelibatan partisipasi bermakna warga masyarakat," ucapnya.

"Warga Akuarium bisa menjadi agen pembangunan".

Terkait itu pula, dia mengapresiasi Anies yang juga tetap melakukan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi persoalan ketersediaan perumahan rakyat ini ke DEPAN, yaitu dengan mengajak para pengembang seperti APERSI untuk bergerak bersama.

"Karena tidak cuma bisa dikerjakan oleh pemerintah, tapi juga oleh pelaku usaha swasta. Tentu dengan memposisikan sebagai pembangunan perumahan rakyat yang berbasis kepada kebijakan sosial, bukan melulu kebijakan komersial. Beda lah kalau itu kebijakan komersial, perumahan mewah, apartemen mewah. Ini enggak," ungkap Joni yang menjadi peserta aktif dalam talkshow tersebut.

"Ini kan kebutuhan atas hunian, kebutuhan atas rumah pertama dan tersebab itulah pemerintah harus hadir aktif-positif di garda terdepan dengan mengalokasi anggaran, mengalokasi penyediaan tanah dan untuk itu harus dioptimalkan sebagai dokumen program strategis nasional," paparnya.

Makanya dia pun mendukung dengan apa yang disampaikan Anies bahwa bank penyedia KPR terutama BUMN mestinya lebih fokus kepada pemberian manfaat alias benefit, bukan profit. Bahkan menurutnya KPR dengan suku bunga 5 persen dan tetap seperti disampaikan Anies sangat mungkin untuk dilaksanakan.

"Sangat memungkinkan. Karena cost of fund itu, kalau mau, bisa diefisienkan. Jadi pembangunan perumahan rakyat, perlakuannya tidak harus sama dengan pembiyaan terhadap investasi komersial," tandasnya. 

"Dan saya kira memang harus ada alternatif skema pembiayaan di luar skema perbankan komersial, yang itu bisa menekan cost of fund dan menekan biaya-biaya sehingga efiensi terjadi dan aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahaan menjadi lebih dekat. Dengan dekatnya akses pembiayaan maka semakin dekat akses kepada perumahan itu sendiri," pungkasnya.

Anies Jawab Kekhawatiran Anak Muda

Anies Baswedan menegaskan bahwa hunian atau perumahan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. 

Saat menjadi narasumber di dalam talkshow yang digelar Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (10/11/2023), Anies menyampaikan gagasan agar semua pihak dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan harga terjangkau. 

“Kita dorong kepada bank BUMN untuk menyediakan KPR dengan suku bunga tetap dan rendah (5 persen) selama itu pembelian rumah pertama.” kata Anies.

Anies juga mengatakan negara nantinya juga akan menjamin pekerja informal untuk mengakses program KPR. 

Angga Putra Fidrian, Juru Bicara Anies Baswedan, mengatakan pernyataan Anies ini sekaligus menjawab kekhawatiran generasi milenial terhadap kebutuhan rumah. 

“Pak Anies memahami dan memposisikan hunian adalah bagian HAM, sehingga program-program yang akan dijalankan pun akan fokus dan serius dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Ini sekaligus menjawab kekhawatiran generasi milenial yang takut tidak bisa memiliki rumah karena harga yang semakin tidak masuk akal,” ujarnya. 

Angga mengatakan pasangan Anies-Muhaimin atau AMIN akan memperpendek bahkan menghilangkan backlog kepemilikan rumah yang saat ini masih tinggi. 

“Pertambahan penduduk di tengah keterbatasan lahan membuat backlog tinggi dan menjadikan harga rumah meningkat. Pak Anies mendorong agar semua pihak dapat mudah mendapat akses KPR yang murah, di mana ini akan menjadikan masyarakat lebih mudah mendapat rumah,” jelas Angga.

Harapan Pengusaha Properti 

Bacapres Anies Baswedan menjadi narasumber talkshow Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Vertu Harmoni Jakarta, Jumat 10 November 2023. 

Berkaitan dengan hal itu, Guntur, pengusaha pengembang perumahan tapak (landed house) di Kota Surabaya, Jawa Timur menyatakan harapannya untuk perbaikan kebijakan dan kondisi di sektor properti ke depan jika Bacapres Anies Baswedan dan Bacawapres Gus Muhaimin Iskandar atau AMIN terpilih menjadi Presiden Indonesia 2024-2029.

“Sebagai developer, saya berharap bila Pak Anies dan Gus Muhaimin menjadi Presiden dan Wakil Presiden kelak supaya rumah-rumah yang kami bangun harganya bisa ditekan tidak terlalu tinggi,” terang pengembang perumahan di daerah Rungkut, Surabaya Timur dan area dekat Bandara Juanda, Jumat (10/11/2023).

Dia menuturkan bagaimana harga besi, semen harganya menanjak tinggi belakangan, sehingga menyulitkan usaha pengembang perumahan.

“Harga material yang naik tinggi menyebabkan harga jual rumah ikut naik, sehingga konsumen kesulitan membeli rumah yang kami jual karena harga rumah makin mahal,” ujar dia. 

Guntur juga berharap agar bunga kredit pemilikan rumah (KPR) secara riil di lapangan bisa turun signifikan.

“Kalau bunga deposito bank saat ini memang kecil. Tetapi di lapangan bunga KPR itu tetap bertahan tinggi. 

Bayangkan, rumah yang di-KPR dengan tenor 10 hingga 15 tahun itu total bunga yang dibayarkan bisa 100 persen harga rumahnya itu sendiri, sehingga sangat membebani konsumen dan penjual properti.

"Pengembang ikut terdampak kan, karena developer menunggu (penjualan) dari konsumen juga,” tandasnya.

“Harapan saya, AMIN dapat menurunkan harga material bangunan rumah. Dulu sekitar tahun 2021, harga besi 10 per lonjor itu masih Rp55-60 ribu, sekarang menembus Rp70 ribu. Bahkan, mendekati Rp80 ribu. Begitu pula harga semen yang setahun lalu masih Rp50 ribuan, sekarang merangkak naik di atas Rp55 ribu untuk Semen Gresik per sak,” kata Guntur. 

Guntur mengungkapkan, jika harga material rumah naik, pengembang tentu tidak bisa menahan harga, sehingga harga jual rumah juga akan ikut naik.

“Semoga AMIN terpilih. Insya Allah AMIN dapat dukungan mayoritas dari rakyat Jawa Timur dan dapat berkesempatan melakukan perubahan dan perbaikan di banyak sektor, termasuk sektor properti di Indonesia,” pungkasnya.

Solusi Anies Agar Anak Muda Punya Rumah

Anak muda khususnya milineal atau generasi Z memiliki kesulitan dalam mengakses Kredit Pemilikan Rumah atau KPR.

Padahal, mereka berkeinginan atau membutuhkan hunian yang layak sebagaimana Masyarakat kebanyakan.

Karena itu, capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menawarkan solusi bagi kaum muda yang berkeinginan punya rumah dan terkendala akses KPR.

“Harus ada deregulasi. Arah kebijakannya memberi kesempatan kepada mereka yang selama ini terhalang karena aturan yang seharusnya ada perubahan. Lalu, negara hadir membantu memberikan jaminan kepada mereka yang ada di sektor informal di sektor independen agar mereka bisa mendapatkan akses keuangan yang setara,” kata Anies saat saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Anies menambahkan, anak-anak muda adalah orang-orang independen yang berstatus pekerja informal.

Orang-orang independen ini katanya selalu mengalami tantangan karena aturan perbankan umumnya memberi kemudahan pada sektor formal.

“Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal, non formal atau bekerja independen secara jumlah lebih banyak. Mereka yang paling sulit mengalami akses. Arahnya kita ingin KPR untuk semua. Kami luncurkan hari ini. Dan harapannya bisa menjadi solusi bagi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat,” kata Anies.

Anies menegaskan akan melakukan reformasi di sektor ini, dengan harapan semua pihak memiliki akses yang sama terhadap KPR.

“Sehingga semua punya kesetaraan dan kesempatan. Pembiayaannya dipermudah,” ujar Anies.

Di sisi lain, pemerintah punya banyak lahan yang bisa dimanfaatkan, khususnya bagi para pegembangkan yang sulit mendapatkan lahan.

“Dibuat mekanisme untuk memudahkan akses lahan, terutama di wilayah perkotaan. Yang kesulitan lahan itu bisa ditangani,” kata Anies.

Program KPR untuk Semua, kata Anies juga memudahkan bagi warga yang berstatus pekerja independen atau pekerja informal agar bisa mendapatkan akses KPR.

“Selama ini, saya beri contoh tadi, bila sama-sama bekerja sebagai pengemudi, pengemudi yang bekerja di sektor formal, lebih mudah mendapatkan kredit dari pada yang bekerja di sektor non-formal. Begitu juga para seniman, para budayawan, pekerja-pekerja seni,” kata Anies.

Koperasi Jadi Jawaban Pembiayaan KPR

Anies Baswedan mengatakan, koperasi perumahan seharusnya bisa jadi alternatif dalam pengadaan dan pembiayaan perubahan di Indonesia.

“Koperasi perumahan ini bisa menjadi alternatif pengadaan dan pembiayaan untuk rumah-rumah di Indonesia, khususnya bagi mereka yang memiliki kendala akses terhadap KPR,” kata Anies saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Anies menambahkan, koperasi perumahan merupakan hal yang lumrah di seluruh dunia. Contohnya adalah San Remo, Apartemen yang ada di sekitar Central Park New York, yang ditinggali oleh Tiger Woods, Steven Spielberg, Steve Jobs adalah housing cooperative atau koperasi perumahan.

“Di Jerman koperasi perumahan disebut Wohnungsgenossenschaften. Koperasi di Jerman hadir untuk memberikan penyediaan hunian bagi anggotanya,” kata Anies.

DPP Apersi 2021 - 2025 yang dipimpin Juniadi Abdillah membentuk koperasi untuk anggota Apersi, untuk menyediakan alternatif pembiayaan pembangunan.

“Dalam perkembangan, praktik koperasi memiliki unit usaha perumahan dan menyediakan perumahan untuk anggotanya sudah jadi praktik umum sejak era orde baru, sehingga harus didorong lebih banyak lagi hari ini,” kata Anies.

Selain itu, kata dia, kerja sama pemanfaatan lahan milik negara untuk jadi perumahan rakyat bisa jadi alternatif untuk mengurangi biaya.

“Melalui kerja sama, negara tidak kehilangan asetnya, asetnya dimanfaatkan untuk masyarakat punya hak tinggal. Praktik biasa dilakukan negara untuk mall-mall dan perkantoran, seharusnya bisa juga diterapkan untuk perumahan,” ujarnya.

Anies Tegaskan Rakyat Harus Bisa Akses KPR

Anies Baswedan menegaskan, semua pihak tanpa terkecuali harus bisa mengakses Kredit Pemilikan Rumah atau KPR dengan harga terjangkau. Sebab, ujarnya, rakyat berhak atas hunian yang layak.

“KPR untuk semua, semua harus bisa akses KPR dengan harga terjangkau. Bagaimana kredit perumahan rakyat itu bisa diakses semua warga negara,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Adapun mekanisme program KPR untuk semua, ujar Anies, terdiri dari sejumlah program. Program pertama KPR pasti 5 persen dan tetap (tidak floating).

Sebagai contoh, kata Anies, program yang tengah berjalan seperti FLPP dan SBB dengan bunga KPR 5 persen flat hanya di lima tahun pertama.

“Kita tawarkan executive order kepada bank BUMN untuk eksekusi KPR dengan suku bunga tetap dan rendah (5 persen) selama itu pembelian rumah pertama. Bunga murah tidak hanya untuk rumah baru tapi juga bisa untuk rumah bekas sehingga KPR bisa digunakan untuk lebih banyak unit,” kata Anies.

Selain itu, ujarnya, ada juga program KPR untuk pekerja informal akan dijamin oleh Negara. Potensi skemanya ini, kata Anies, dijamin melalui lembaga penjamin KPR, atau mereformasi Jamkrindo.

“orang-orang ini saat akan mengakses pada pendanaan selalu mengalami tantangan karena aturan perbankan umumnya memberi kemudahan pada sektor formal. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal non formal atau bekerja independen secara jumlah lebih banyak,” kata Anies.

Karena itu, ia menggagas program KPR untuk semua.

“Kami luncurkan hari ini. Dan harapannya bisa menjadi solusi bagi kebutuhan perumahan bagi masyarakat,” tandasnya.

Anies: Rakyat Berhak Hunian Layak

Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan, setiap warga negara memiliki hak atas hunian layak karena dijamin dalam UUD 1945. 

“Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” katanya mengutip Pasar 28H UUD 1945 saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Untuk itu, kata Anies, bersama cawapresnya, Muhaimin Iskandar, ia mengemban misi mewujudkan 2 juta hunian terintegrasi di pusat kota, meningkatkan akses KPR untuk semua warga, serta memberikan insentif pembangunan rumah untuk semua

Untuk meningkatkan akses KPR, lanjut Anies, ia menetapkan KPR pasti dan tetap dengan bunga fix bagi masyarakat berpenghasilan UMR ke atas atau yang mampu mencicil.

“Untuk pekerja informal/independen, akan dijamin oleh negara. Pekerja informal ini sebenarnya punya uangnya, hanya tidak ada yang menjamin penghasilannya akan terus ada,” ujarnya.

Ia juga menawarkan program suplai rumah dengan menambah jumlah rumah bila ia terpilih menjadi presiden. Salah satunya dengan memberikan insentif pembangunan rumah untuk semua.

“Saat ini, insentif hanya bisa diakses oleh pengembang besar. Sementara koperasi, Pak Haji yang mau bangun rumah, harus bisa dapat akses terhadap kredit dan insentif kemudahan dalam melakukan penyediaan perumahan,” kata Anies.

Anies menjelaskan, insentif dan kemudahan membangun rumah tidak hanya untuk pengembang besar, namun juga pengembang menengah dan penyedia rumah swadaya. Insentif itu, ujarnya bisa beruba kredit konstruksi, pemanfaatan BMN/BMD untuk membangun rumah, serta kepastian hukum dan perijinan untuk developer.

KPR Jadi Agenda Strategis Nasional

Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berkomitmen menjadikan persoalan perumahan rakyat sebagai agenda strategis nasional.

Nantinya persoalan perumahan rakyat akan menjadi bagian dari tugas penting yang dikerjakan badan atau kementerian yang menangani bidang perkotaan.

Bagi Anies rumah merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Menurut Anies, selama ini anak-anak muda memaknai KPR yang seharusnya berarti kredit perumahan rakyat tapi diplesetkan menjadi 'kapan punya rumah'.

"Nah kita ingin menjadi 'Keluarga Punya Rumah', KPR itu menjadi tiap keluarga punya rumah. Itu misi kita. Itu artinya sinkronisasi dari mulai kebijakan suku bunga, kemudian insentif pajak, kemudian kerja sama penyediaan lahan agar lahan-lahan yang kesulitan itu bisa ditangani," ujar Anies di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Anies menyampaikan gagasan tersebut saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersaman Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

Menurut Anies, warga yang berstatus pekerja independen atau pekerja informal harus bisa mendapatkan akses KPR dengan mudah.

"Dan KPR untuk semua ini kita harapkan nanti bisa kita laksanakan. Makanya nanti harus ada kementerian atau badan yang mengurus perkotaan yang salah satu tugasnya menangani perumahan masyarakat yang tinggal di perkotaan," jelas Anies.

Sebab, lanjut Anies, saat ini warga Indonesia 56 persen tinggal di daerah perkotaan.

Jumlah itu diprediksi semakin meningkat sepuluh tahun mendatang menjadi 66 persen.

"Saya ingin ucapkan kalimat ini sebagai pengingat kita semua bahwa UUD 1945 pasal 28H mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini perintah konstitusi, bertempat tinggal," tegas Anies.

Bacapres yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu menyebut jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal dan non formal atau bekerja independen lebih banyak dibanding pekerja formal.

Kelompok pekerja seperti ini selalu kesulitan untuk mengakses KPR karena syarat-syarat formal harus dilengkapi.

"Makanya itu harus ada deregulasi. Itu harus ada arah kebijakan yang memberi kesempatan kepada mereka yang selama ini terhalang karena aturan. Negara harus hadir membantu memberikan jaminan kepada mereka yang ada di sektor informal agar mendapatkan akses keuangan yang setara," tutur Anies.

Selain itu, pelaku usaha penyedia perumahan seperti APERSI harus dibantu pemerintah mengatasi setiap permasalahan yang mereka hadapi.

Misalnya masalah kesulitan lahan seperti yang banyak dikeluhkan para pengembang di perkotaan.

"Di sisi lain, pemerintah punya banyak lahan. Pemerintah harus membantu soal mekanisme untuk memudahkan akses lahan terutama di wilayah perkotaan. Dan bagi pelaku usaha di bidang perumahan, mereka juga mendapatkan insentif agar bisa menyediakan kebutuhan rumah untuk rakyat," tandas Anies. (****) 

Baca Berita Warta Kota lainnya di Google News