Pemerintah Bakal Impor Beras dari China, Buwas: Sudah Ada Kerja Sama Presiden Jokowi dan Xi Jinping

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, salah satu komoditas pangan yang dihentikan ekspornya adalah beras.

Ia juga menyebutkan negara-negara yang menghentikan ekspor komoditas pangan, antara lain Uganda, Rusia, Bangladesh, India, Pakistan, dan Myanmar.

"Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik," ujar Jokowi.

Selain negara-negara yang menyetop ekspor, Jokowi menyebutkan bahwa perubahan iklim serta situasi geopolitik dunia juga menjadi penyebab tingginya harga pangan beberapa waktu terakhir.

Oleh karena itu, Jokowi berpesan kepada bakal calon presiden (capres) PDI-P, Ganjar Pranowo, untuk memprioritaskan program kedaulatan pangan jika terpilih sebagai Presiden.

"Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki," kata Jokowi.

Jokowi Yakini Ganjar Mampu Tuntaskan Masalah

Jokowi mengatakan bahwa visi taktis harus dimiliki guna menghadapi permasalahan pangan pada 5 hingga 10 tahun ke depan.

Menurutnya, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pangan bukanlah visi dan misi yang bagus di awang-awang, melainkan visi taktis.

Oleh karena itu, Jokowi pun yakin Ganjar ke depan mampu mengatasi problem pangan.

"Saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini," kata Jokowi yang disambut sorak sorai kader yang menghadiri Rakernas IV PDI Perjuangan.

Jokowi juga mengungkapkan, saat ini ada 19 negara di dunia yang mulai menghentikan kegiatan ekspor bahan pangan.

Bahkan, jumlah itu melonjak menjadi 22 negara.

Jokowi menyebut dari sederet negara yang tidak lagi mengekspor bahan pangan, di antaranya Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, hingga Myanmar.

Menurutnya, apabila negara-negara tersebut ke depan tetap menghentikan ekspor bahan pangan, tidak menutup kemungkinan akan membuat harga bahan pangan di dunia naik.

Membaca akan kekhawatiran tersebut, Jokowi pun setuju dengan apa yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ganjar perihal kedaulatan pangan bagi Indonesia.

Adapun Megawati dan Ganjar berbicara mengenai kedaulatan pangan disampaikan sebelum Jokowi menyampaikan pidatonya dalam Rakernas IV PDI Perjuangan.

"Sehingga sekali lagi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Mega, semuanya setuju," ujar Jokowi.

"Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden, Pak Ganjar Pranowo," sambung Jokowi.

Jokowi juga mengaku berbisik ke Ganjar agar langsung mengurus kedaulatan pangan setelah dilantik menjadi presiden.

"Tadi saya bisik-bisik ke beliau, 'Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan, enggak usah lama-lama'," ungkap Jokowi.

Jokowi menambahkan, perencanaan untuk menciptakan kedaulatan pangan harus disiapkan mulai sekarang.

Sehingga, kata Jokowi, begitu Ganjar dilantik langsung bisa mengeksekusi perencanaan yang sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari.

"Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembda pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, betul-betul kita miliki," imbuh Jokowi.

Tanggapan Ganjar Pranowo

Bakal calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyatakan, negara harus hadir karena swasembada pangan di Indonesia tidak bisa terwujud begitu saja.

"Dari kedaulatan pangan yang menjadi tema kita hari ini, ada satu kata yang membikin semangat kita makin kuat adalah swasembada untuk bahan pokok sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri," kata Ganjar dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, Jumat (29/9/2023).

"Tentu saja itu tidak bisa menggelinding apa adanya, begitu saja, karena butuh hadirnya negara," kata dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan, negara harus hadir dalam memastikan para petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurusi sektor pangan.

Menurut Ganjar, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh negara demi mewujudkan swasembada pangan.

Pertama, kata dia, negara harus menggenjot riset dan teknologi pertanian agar semakin canggih.

Kedua, ia menekankan bahwa harus ada politik tata ruang supaya lahan-lahan yang subur tidak dialihfungsikan.

"Ketika penugasan saya di DPR berjalan, saya ikut membahas Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tinggal bagaimana kita mengeksekusi," kata Ganjar.

Ia juga mendorong adanya kebijakan fiskal yang menstimulus inovasi peningkatan produksi nasional, termasuk penerapan teknologi terapan pertanian, pembangunan masif infrastruktur pertanian, serta sarana produksi pertanian.

Ganjar menyatakan, kerja-kerja mewujudkan swasembada pangan ini penting sebagai upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Sebab, ia yakin, hal yang paling penting dan mendasar untuk menyejahterakan masyarakat kecil adalah memenuhi kebutuhan pangan mereka.

"Apabila kita bisa meningkatkan sektor pangan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, maka kita akan mampu membawa Indonesia lebih berjaya dan tadi pesannya adalah makin berdikari dan berdaulat," kata Ganjar. (dwi)

Baca Berita Warta Kota lainnya di Google News